Saat menjabat Plt (pelaksana tugas) Dirut PD Baramarta, Agus juga merangkap jadi dewan pengawas pada akhir September 2020. Kondisi keuangan BUMD di bidang tambang itu punya utang dan tunggakan sekitar Rp427 miliar. “Itu di luar tunggakan PAD sebesar Rp8 miliar,” katanya.
Selain itu, gaji karyawan juga hampir tiga bulan belum dibayar. “Setelah pembenahan internal dan eksternal, gaji karyawan kemudian bisa dibayar,” sebutnya.
PAD juga akhirnya bisa dibayar pada tiga bulan terakhir 2020. Masing-masing Rp500 juta, atau bila total Rp1,5 miliar. “Tunggakan PAD tinggal Rp6,7 miliar,” hitungnya. Pada November 2020, Baramarta juga melakukan pembayaran tunggakan pajak Rp1 miliar. “Ini untuk menunjukkan komitmen kami membayar utang pajak masa lalu yang terjadi pada 2009, 2011, dan 2013,” rinci Agus.
Setahun berikutnya, PAD yang berhasil disetor ke kas daerah mencapai Rp2,5 miliar. Melebihi target Rp2,4 miliar. Tunggakan PAD pun berkurang menjadi Rp4,2 miliar.
Baramarta juga membuat komitmen pembayaran utang pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak untuk mencicil Rp100 juta per bulan mulai Agustus 2021. “Kami bayar untuk PPh Rp500 juta mulai Agustus hingga Desember 2021,” tambahnya.
Selanjutnya pada 2022, Baramarta diberi target PAD Rp2,5 miliar. Namun mereka mampu menyetor Rp3 miliar. Tunggakan PAD tersisa Rp1,2 miliar. “Insya Allah pada 2023 ini, kami estimasi mampu setor PAD sekitar Rp3,2 miliar. Dengan jumlah sebesar itu, tunggakan PAD mampu kami lunasi,” ucapnya optimis.
Sedangkan pada 2022, utang pajak sesuai komitmen dengan kantor pajak dibayarkan Rp200 juta per bulan. Mampu dibayar Rp2,4 miliar setahun.
Untuk melunasi utang yang tersisa, mereka melakukan kontrak kerja sama dengan PT MTN. Dalam kontrak tersebut disepakati kedua belah pihak akan melakukan penyelesaian utang PT Baramarta sebesar Rp427 miliar dari hasil proyek dalam 3 tahun ke depan. Untuk bulan Januari 2023, utang pajak berupa PPh dan PBB dibayar Rp4,5 miliar, terdiri dari Rp3,5 miliar PPh, dan Rp1 miliar untuk PBB.
“Insya Allah dibayarkan seterusnya, miliaran rupiah tiap bulan. Sesuai skema pembayaran yang disepakati dengan kantor pajak sampai 2025. Bahkan tidak sampai 3 tahun, kami yakin semua utang masa lalu sudah terlunasi,” kata Agus.
Meski tuntutannya tinggi, penyertaan modal dari Pemkab Banjar masih seperti saat PT Baramarta didirikan tahun 1998 dulu. Cuma Rp205 juta. “Sementara Baramarta diminta setor miliaran rupiah untuk PAD, serta bayar utang-utang warisan lama,” ujarnya.
Diungkapkannya, kontribusi Baramarta terhadap PAD Kabupaten Banjar sudah mencapai Rp232 miliar lebih. “Ini sejak Baramarta berdiri hingga sekarang,” terangnya.
Menurut Agus, total selama dirinya menjabat direktur di Baramarta berhasil setor PAD Rp7 miliar, dan membayar tunggakan pajak sekitar Rp8,5 miliar atau total Rp15,5 miliar. “Tentunya perlu dukungan semua pihak agar Baramarta mandiri, dan bisa menyumbang PAD dan pajak lebih besar,” katanya.
Agus optimis pada 2024, PT Baramarta mampu menyumbang PAD Rp13,2 miliar. “Hal ini merupakan pekerjaan pada 2023. Hasilnya, laba di akhir 2023, dan komposisi 55 persen untuk PAD 2024,” tuturnya.
Bupati Banjar bersama dirinya cukup lama bernegosiasi agar dapat melakukan kerja sama dengan PT MTN. Mereka merupakan investor lima besar di Indonesia untuk melakukan penyelamatan Baramarta. “Kami melakukan negosiasi setahun lebih,” ungkapnya.
Warisan persoalan berat yang ditinggalkan pendahulu, sebenarnya tidak mampu lagi bangkit dari sisi keuangan bila tanpa suntikan dana ratusan miliar. “Namun dengan perjuangan keras, kami berhasil meyakinkan PT MTN untuk bekerja dan bermitra dengan Baramarta,” sebutnya.
Bupati Banjar, Saidi Mansyur menyampaikan kehadiran BUMD memang tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa. Tapi, juga untuk memperoleh laba sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. ”Baramarta juga menunjang atau memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” terangnya.
Menurutnya, peran Baramarta sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penataan organ dan kepemilikan, penguatan permodalan, penambahan jenis usaha, serta penguatan tata kelola perusahaan yang baik dan berdaya saing.(ris/gr/dye)
