“Artinya kinerja dalam mengentaskan permasalahan ini belum maksimal,” ungkapnya dosen Ilmu Pemerintahan, di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, itu (31/1). Selain itu menurutnya, keberadaan WTS yang masih ada juga bertolak belakang dengan semangat ‘Banjarmasin Baiman’ yang selalu digaungkan di tiap kegiatan.
Padahal, jargon tersebut mestinya bersifat sebagai pemandu bagi pemko dalam menjalankan roda pemerintahan. Dari pucuk tertinggi hingga ke bawahnya.
Selain perihal ketegasan dan keseriusan, Arif menambahkan, penindakan yang dijalankan selama ini juga masih tidak berbasis solusi.Sehingga wajar, jika para WTS yang sudah terjaring razia memilih untuk kembali beraktifitas, baik di lokasi yang sama atau di tempat baru.“Tegas menertibkan memang perlu, tapi tentu harus dibarengi dengan solusi. Bukan hanya sekadar menjatuhkan sanksi belaka,” tekannya.
Salah satu solusi, menurutnya bisa dengan memberikan keterampilan berupa pelatihan keahlian. Tujuannya, agar WTS yang terjaring razia itu bisa mengubah pola hidupnya dalam mencari nafkah. “Jadi, jangan hanya disikapi dengan memberikan sanksi, karena hal ini pasti berkaitan dengan tingkat kesenjangan sosial, alias kesejahteraan hidup,” tutupnya. (zkr/az/war)


