Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nilai Ganti Rugi Lahan Dinilai Terlalu Kecil, Warga Menolak

W
Warga RT 10 Desa Bumi Harapan membentangkan spanduk penolakan terhadap uang pengganti tanah yang ditawarkan pemerintah. Mereka menuntut nominal uang pengganti yang lebih besar.
Warga RT 10 Desa Bumi Harapan membentangkan spanduk penolakan terhadap uang pengganti tanah yang ditawarkan pemerintah. Mereka menuntut nominal uang pengganti yang lebih besar.

 


Advertisement

BALIKPAPAN-Persoalan nilai ganti rugi tanah di wilayah yang bakal jadi Ibu Kota Nusantara (IKN) mendesak untuk diselesaikan. Sejumlah warga kecewa, nilai yang ditawarkan pemerintah dirasa belum memenuhi harapan. Ditambah, jika menolak harga yang ditawarkan, warga diarahkan berproses di pengadilan.

Sebuah spanduk berwarna kuning berukuran 3 kali 1 meter dibentangkan warga RT 10, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Rabu (1/2) siang. Spanduk tersebut berisi penolakan terhadap nilai uang pengganti yang disiapkan pemerintah, untuk lahan yang terdampak pembangunan IKN, khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Warga meminta, pemerintah menaikan nominal uang pengganti lahan yang terdampak proyek pembangunan IKN. Salah satunya adalah Sarina Natalina Gultom. Dia menegaskan menolak uang pengganti senilai Rp 190 ribu hingga Rp 200 ribu per meter untuk lahan yang sudah dia miliki sejak 2009 silam.

Advertisement

Dia menuntut uang ganti Rp 650-1 juta untuk setiap meter persegi lahan yang dia miliki. Total Sarina menguasai lahan seluas 28 hektare dengan alas hak berupa segel. Lokasinya berdekatan dengan Sumbu Barat dan akses menuju Istana Presiden.

“Kami menolak harga yang ditawarkan bukan berarti tidak setuju pembangunan IKN. Kami mendukung tapi kami juga ingin harga yang pantas,” jelas dia.

Tak Cuma soal harga, dia juga kecewa, pemerintah terkesan mengintimidasi warga pemilik lahan saat proses pembayaran di Kantor Kecamatan Sepaku, Desember 2022 lalu. Warga, sebut Sarina dipanggil satu per satu lalu disodorkan amplop berwarna putih, di dalam amplop tertera nominal harga yang akan dibayarkan pemerintah.

Advertisement

“Warga tidak diberi tahu rincian harganya. Jika menolak atau tidak sepakat dengan harga yang diberikan, mereka diarahkan untuk berperkara di pengadilan,” ujar perempuan 60 tahun ini.

Mendengar kata pengadilan saja, warga sudah membayangkan rumitnya prose pengurusan dan waktu yang panjang. Kondisi ini, membuat warga dengan terpaksa menerima harga yang ditawarkan. Dari 21 orang yang sudah dipanggil, sebagian menolak harga yang ditawarkan, sebagian lagi, memilih menerima.

“Sebagian warga kan tidak pernah berperkara di pengadilan. Mendengar kata pengadilan saja, mereka sudah terbayang bakal rumit dan panjang, sehingga mau tidak mau sebagian warga memilih menerima,” tutur Sarina.

Warga lain, Edy Dalimunthe juga menyampaikan kekecewaannya. Lahannya yang berada di pinggir Jalan Negara dihargai sama dengan warga yang posisi lahannya berada di dalam.

Ia mengaku sudah dipanggil oleh pemerintah dan disodorkan nominal uang pengganti. Jika dihitung, Edy menyebut nilainya Rp 225 ribu per meter persegi. Edy juga diminta berperkara di pengadilan jika tak terima dengan nominal yang tertera di dalam amplop.

“Saya hanya kecewa pemerintah tidak transparan soal harga. Ditambah ada kesan membuat takut dengan mengarahkan ke pengadilan jika tidak sepakat dengan harga tadi,” kata pria 45 tahun ini.

Sejatinya, saat sosialisasi warga diberikan sejumlah opsi penggantian lahan, mulai dari uang hingga lahan. Namun Edy menyebut mayoritas warga memilih uang. Padahal, saat itu belum disebutkan nominal penggatinya.

“Jadi kami tidak diberi tahu berapa rupiah per meter persegi, berapa per pohon tanaman kami. Itu saja yang kami kecewa,” ungkap dia.

Sementara Hamidah, warga yang juga tinggal di RT 10, Kelurahan Pemaluan ini harus merelakan tanah yang dia tinggali berpuluh tahun. Ia terlanjur menandatangani surat pernyataan pelepasan/penyerahan atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah pada 28 Desember 2022 kemarin.

Dalam surat tersebut, Hamidah menerima ganti rugi sebesar Rp 56 juta untuk sebidang tanah dengan luas 155 meter persegi. “Sertifikat saya juga sudah diambil oleh pemerintah,” kata Hamidah.

Ia mengaku, uang yang didapat tak mencukupi untuk mencari lokasi pengganti. Ia juga tak mengerti apakah nominal tersebut sudah termasuk penggantian terhadap bangunan yang dia miliki. “Kalau hanya segitu (Rp 56 juta) mana cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar dia. (hul)

Advertisement
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Indomobil Expo Hadir di Balikpapan, Tawarkan Promo Terbaik dan Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan

Indomobil Expo Hadir di Balikpapan, Tawarkan Promo Terbaik dan Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan

Indomobil Dealership Group kembali menghadirkan pameran otomotif bertajuk Indomobil Expo di Main Atrium Mall Balikpapan pada 10–15 November

Ingatkan Orang Tua, Awasi Anak agar Tak Terlibat Balapan Liar hingga Narkoba

Ingatkan Orang Tua, Awasi Anak agar Tak Terlibat Balapan Liar hingga Narkoba

Bhabinkamtibmas Kelurahan Graha Indah, Polsek Balikpapan Utara, Aiptu Ardian Wempi Antariksa, kembali mengingatkan warga selalu waspada.

Junjung Sportivitas dan Perkuat Silaturahmi Wartawan, Porwada Kaltim 2026 Digelar di Balikpapan

Junjung Sportivitas dan Perkuat Silaturahmi Wartawan, Porwada Kaltim 2026 Digelar di Balikpapan

Porwada IV Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 dibuka di Aula Rumah Dinas Wali Kota Balikpapan, Rabu, 4 November 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer