“Hasil konsultasi juga bahwa diarahkan untuk bantuan hukum kepada kuasa hukum. Jadi nanti warga berembuk dulu, untuk menunjuk siapa kuasa hukum yang ditunjuk karena berkaitan dengan hak-hak warga yang diklaim,” katanya.
Terakhir, pihak kelurahan ujarnya hanya sebatas menampung aspirasi dan memediasi warga yang terdampak. Sembari mencoba mengarahkan tindak lanjut atas polemik ini.
“Yang jelas secara kewenangan terkait sengketa lahan ini kita terbatas. Wewenangnya biasanya ada di BPN (Badan Pertanahan Nasional),” tuntasnya.
Terpisah, Kapolres Banjarbaru, AKBP Dody Harza Kusumah melalui Kasi Humas, Kompol Tajuddin Noor mengatakan jika polemik pematokan lahan ini masih belum dinyatakan masuk unsur pidana.
“Untuk kasus ini belum ada dinyatakan tindak pidana, karena yang bersangkutan merasa punya hak atas tanah dengan memiliki suratnya,” tanggap Tajuddin dikonfirmasi.
Soal ke depannya, pihaknya mengatakan bahwa selanjutnya nanti yang merasa dirugikan bisa mengadukan kasus tersebut untuk diproses secara hukum.
“Saat terjadi pematokan, warga sudah melaporkannya kita. Untuk sementara, kita akan terus tindaklanjuti. Namun kita tetap berpesan agar warga tidak terprovokasi atas kejadian tersebut,” pungkasnya. (rvn/yn/bin)


