Pengemplang Pajak Diusulkan Bebas, Setelah Membayar Utang dan Denda 1,3 Miliar

Dipublikasikan Jumat, 10 Feb 2023 | 12:42 WIB

UNTUK KAS NEGARA: Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Indah Laila memegang uang Rp1,3 miliar yang disetorkan tersangka KS. | FOTO: M OSCAR FRABY/RADAR BANJARMASIN

Merasakan dingin dan pengapnya penjara Lapas Teluk Dalam sejak 1 Februari kemarin, KS rupanya tak tahan. Dia rela membayar utang pajak sekaligus denda sebesar Rp1,3 miliar lebih. Dia serahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin, (9/2). KS adalah pengemplang pajak asal Banjarmasin. Sebelum ditahan, distributor alat berat itu diduga telah dengan sengaja menyampaikan perhitungan pajak yang tidak benar atau tidak lengkap.

Modus pertama, tidak melaporkan seluruh omzet maupun pembelian perusahaannya pada masa Januari-Desember 2018. Kedua, melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) secara rutin dengan status nihil dan lebih bayar kompensasi agar terhindar dari sanksi denda.

Tujuannya, menunda atau tidak membayar sama sekali pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Sedianya, pajak yang harus dibayarkan KS pada 2018 lalu sebesar Rp372 juta lebih. Namun karena tak dibayarkan, dendanya pun mencapai Rp1,1 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Indah Laila menerangkan, KS diserahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) pada 1 Februari 2023. Saat itu, KS langsung ditahan. “Uang ini langsung disetorkan ke kas negara, setelah tersangka membayar utang pajak sekaligus dendanya,” kata Indah dalam konferensi pers kemarin.

Lalu bagaimana status tahanan KS? Indah akan menyampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk menghentikan perkaranya dan membebaskan tersangka. “Sudah kami siapkan usulannya. Kerugian negara juga sudah tergantikan,” imbuhnya.

Indah menyebut, perbuatan KS melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Kalselteng, Budi Susila menambahkan, kasus KS bisa menjadi peringatan kepada semua wajib pajak.

Bahwa mereka berkewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dengan benar, lengkap, dan jelas.Dia juga berharap, penegakan hukum secara tegas akan menghasilkan efek jera bagi wajib pajak nakal. “Jangan mudah tergiur dengan tawaran penggunaan faktur pajak dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan,” pesannya. (mof/gr/fud)

Editor : izak-Indra Zakaria

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Pengemplang Pajak Diusulkan Bebas, Setelah Membayar Utang dan Denda 1,3 Miliar

Berita Terkini

Populer