BALIKPAPAN-Kasus korupsi bronjong di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi sorotan. Aliansi Masyarakat Peduli PPU (AMPP) mendesak aparat penegak hukum mengungkap aktor intelektual di balik proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,8 miliar ini.
"Kami minta agar ada keseriusan dalam mengungkap aktor intelektual serta menelusuri aliran dana korupsi proyek ini," kata Koordinator AMPP Rizki Usman di Mapolda Kaltim, Senin (13/2) siang.
Rizki mengatakan, sejak mulai diselidiki 2019 lalu, hingga saat ini berkas kasus korupsi proyek senilai Rp 17 miliar ini masih mandek alias P19. Lambatnya proses hukum ini, kata Rizki layak mendapat perhatian utama Polda Kaltim.
"Saya kira persoalan ini layak mendapat atensi Polda Kaltim. Sebab hingga sekarang kasusnya masih P19, apa yang membuat penanganannya mandek," katanya.
Rizki mengatakan, dalam dua pekan ke depan akan ada supervisi dari KPK untuk mengusut kejanggalan pada proyek ini.
Rizki menduga, proyek ini kental nuansa nepotisme. Sebab, pemenang proyek penunjukkan langsung ini merupakan istri dari salah satu anggota DPRD PPU. "Selama ini sang direktur malah jadi saksi mahkota, sementara dia adalah pemberi kuasa kepada saudara A yang sempat ditetapkan sebagai tersangka," kata Rizki.
Rizki juga meminta aparat mengusut keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kasus korupsi ini.
"Kami ingin kasus korupsi di PPU jadi perhatian serius, mengingat IKN akan berpindah ke wilayah yang masuk kawasan PPU,," ungkapnya.
Sementara itu, Kanit II Subdit Tipidkor Ditrl Reskrimsus Polda Kaltim Kompol Rido Doly Kristian mengaku menerima dengan baik masukan dari AMPP.
"Kami bisa teruskan ke Polres PPU, Nanti supervisi bisa jadi guidance mencari jalan keluarnya," ucap Rido.
"Kami lakukan supervisi sehingga bisa cepat P21," terus Rido. (hul)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
