Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi Lahan Bandara Perintis, Berkas Lengkap, Tiga Tersangka Ditahan

Kepala Kejaksaan Negeri Bontang Syamsul Arif mengatakan, penahanan mantan pejabat Pemkot Bontang dilakukan lantaran berkas tersangka dinyatakan lengkap alias P21 sejak Maret lalu.

Kini ketiganya mendekam di Lapas Kelas II A Bontang dalam kurun 20 hari sembari menunggu sidang pertama yang dilaksanakan bulan depan. “Berkas penyidik lengkap, makanya langsung kami tahan,” ucapnya.

Diungkapkannya, apabila tidak ditahan, dikhawatirkan ketiga tersangka tersebut tidak kooperatif, kabur, atau bahkan menghilangkan barang bukti.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akibat keterlibatan tiga mantan pejabat tersebut, negara dirugikan Rp 5,2 miliar.

Ia menjelaskan, ketiganya ini didampingi kuasa hukum masing-masing. Sebab, satu tersangka menolak menandatangani surat penahanan. Namun, akhirnya surat penahanan itu pun disetujui.

“Memang ada yang sempat menolak. Kami mempersilakan karena itu hak mereka. Tetapi akhirnya ditandatangani juga,” tutur dia.

Bahkan ketiganya nanti mengaku siap buka-bukaan terhadap perkara ini. Arif tidak menyebut apakah itu merupakan kode adanya nama baru atau yang lainnya. Peran N sebagai kuasa pengguna anggaran. Ia masuk anggota tim IX dalam pembebasan lahan tersebut.

Sementara Bi dan RI tersandung masalah administrasi.  “Pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Samarinda ditargetkan setelah Lebaran,” sebutnya.

Diketahui, total luasan lahan yang direncanakan untuk keperluan bandara perintis mencapai 145.238 meter persegi. Barang bukti yang telah dikantongi terdapat 12 dokumen pembayaran pembebasan lahan. Besarannya mulai Rp 205.700.000 hingga paling tinggi Rp 1.841.270.000.

Atas ulahnya, mereka dijerat Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, juncto UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat 1-1 KUHP. (ak/ind/k16)