Indekos Bebas, Gaul pun Bebas, Satpol PP Banjarbaru Aktifkan Linmas Kelurahan

Pasalnya berdasarkan catatan Radar Banjarmasin, selama enam bulan terakhir, ada empat kasus pembuangan bayi yang terjadi. Dari empat kasus tersebut, baru satu yang berhasil diungkap pihak kepolisian.

Ia menduga, fenomena negatif di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ini akibat dari mulai membudayanya pergaulan bebas di kalangan remaja yang terindikasi terjadi di indekos.

Bukan tanpa alasan hal itu diungkapkan, pasalnya politisi partai Golkar itu melihat ada sejumlah kos-kosan (indekos) bebas, alias tanpa ada pembatasan antara laki-laki dan perempuan. “Hal ini bisa saja menjadi penyebab awal terjadinya kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan norma sosial di lingkungan, misalnya perzinahan,” ungkapnya saat ditemui awak media di kediamannya. Ia meminta agar aparat penegak Perda untuk turun ke lapangan dan kembali mengetatkan pengawasan aktivitas indekos di wilayah Kota Banjarbaru. 

Selain itu, Taufik juga meminta agar peran RT harus lebih ditingkatkan dalam menjaga kondisi lingkungan sosial di wilayahnya masing-masing. Alhasil, ia mengaku akan meminta komisi yang bermitra dengan Satpol-PP untuk mengundang Satpol-PP agar bisa mengklarifikasi terkait pengawasan indekos. 

“Kami ingin ada agenda khusus membahas persoalan ini dengan Satpol-PP. Karena kami tidak ingin kejadian (pembuangan bayi) ini sampai terulang di Banjarbaru,” katanya.

Terpisah, Kepala Satpol-PP Kota Banjarbaru, Kepala Satpol PP Banjarbaru, Hidayaturahman mengklaim, jajarannya sudah cukup maksimal dalam melakukan patroli cipta kondisi, salah satu targetnya adalah keberadaan indekos di Kota Idaman.

Kendati demikian, pihaknya mengaku akan tetap memaksimalkan pengawasan di lingkungan masyarakat. Hal itu untuk menjawab keinginan para anggota dewan yang belakangan ini menyoroti kinerja Satpol-PP mengenai hal tersebut. Yakni dengan memaksimalkan peran Perlindungan Masyarakat (Linmas) di lingkungan kelurahan. “Personel kami ada yang melaksanakan patroli cipta kondisi, ada juga yang patroli di lingkungan perumahan,” ucapnya, saat ditemui awak media, Jumat (28/4) pagi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), personel Linmas diberikan surat keputusan (SK) di tiap kelurahan. Sehingga personel Linmas memiliki dasar dalam menjalankan tugas di lingkungan masyarakat. “Kita sudah punya SK untuk Linmas. Saat ini kita perbarui kembali, salah satunya karena ada pergantian personel,” tambah Dayat. 

Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Linmas, Denny Mahendrata menambahkan, personel Linmas yang berada di tiap kelurahan bakal direstrukurisasi. Hal ini mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tibum, Tranmas dan Linmas. 

“Dari (Permendagri) itu, nanti kita restrukturisasi tupoksinya dan akan kita terapkan kepada teman-teman Linmas di tiap kelurahan,” tutur Denny. Selain itu, guna memudahkan koordinasi dan konsultasi personel Linmas, dia memastikan akan dibentuk Satgas Kota yang akan dibentuk oleh Satpol PP Banjarbaru. Denny menerangkan, belajar dari kasus pembuangan bayi yang marak di Banjarbaru, jajarannya akan menyinergikan dengan tugas personel Linmas yang berada di wilayah hukum kelurahan. 

“Salah satunya mereka (personel Linmas) akan kita arahkan untuk intensif memberdayakan masyarakat di wilayah hukum mereka untuk ikut mengaktifkan kembali keberadaan pos ronda,” terangnya.

Harapannya, dengan masifnya peran Linmas serta poskamling, pergerakan orang di lingkungan perumahan maupun perkampungan di masyarakat bisa terdeteksi sedini mungkin. Terlebih bagi orang yang tidak dikenal oleh masyarakat setempat.

“Nantinya mudah terpantau, karena biar bagaimanapun juga dengan adanya poskamling ini, pasti akan ada aturan orang keluar masuk lingkungan masyarakat,” jelasnya.

“Paling tidak, ini memudahkan dalam segi pemantauan, dan upaya itu pasti akan membuat orang menjadi berhati-hati dan tak sembarangan lagi keluar masuk ke lingkungan masyarakat,” tuntasnya. (*)