Rugikan Negara, Mantan Direktur PT Kodja Dituntut 9 Tahun Penjara

JPU meyakini, kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan korupsi dalam pembangunan graving dok yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp5,7 miliar. Dalam nota tuntutan itu, keduanya juga dituntut membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan penjara. Keduanya, baik saat berstatus tersangka hingga terdakwa, tak pernah menjalani masa penahanan. Dalam tuntutan, JPU juga meminta agar kedua terdakwa untuk segera ditahan. Mendengar putusan itu, Albertus menyatakan bahwa tuduhan JPU tak berdasar. Meski demikian, dia mengakui, JPU punya hak subjektif untuk melakukan penuntutan. 

“Saya tak bisa mengatakan berat atau tidak berat atas tuntutan ini. Tapi jelas terlihat dalam tuntutan tadi tak ada kerangka pijakan hukum,” ujarnya. Dia juga yakin dirinya tak bersalah dalam kasus ini. Melalui nota pembelaan nanti, dia berjanji akan menyanggah tuduhan korupsi itu. “Dalam nota pembelaan akan saya sampaikan,” janjinya. 

Sementara Suharyono melalui kuasa hukumnya Geoffrey Nanulaitta juga menyatakan, tuduhan JPU merupakan hal yang keliru. Dia juga meyakini kliennya tak bersalah dalam kasus ini.

“Sejak awal kami katakan, bahwa tuduhan ini prematur. Sebab pekerjaan itu belum selesai, tapi di tengah jalan dihentikan atas dasar surat dari kejaksaan,” katanya. Dia menjanjikan, pada pleidoi nanti, akan dibeberkan seluruh fakta persidangan yang tak ada dalam tuntutan. “Itu yang akan kami sampaikan dalam pembelaan nanti,” imbuhnya.

Majelis Hakim yang diketuai I Gede Yuliartha memberikan waktu dua pekan kepada kedua terdakwa untuk menyampaikan pembelaan. Yakni pada 16 Mei mendatang. “Sidang ditunda, dilanjutkan nota pembelaan dua pekan mendatang,” kata Yuliartha.  Sebelumnya pada 11 April lalu, dua kontraktor yakni M Saleh dan Lidyannor juga dituntut sembilan tahun kurungan penjara. 

Bahkan M Salah dituntut lebih berat, selain hukum penjara dan denda, dia juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp5,7 miliar. Jika dia tak bisa membayar maka diganti hukuman penjara selama 4,5 tahun. Para terdakwa menghadapi dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sedangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus ini mencuat pada tahun 2021 lalu. Proyek dikerjakan sejak tahun 2018 lalu dengan pagu anggaran Rp20 miliar lebih yang berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dan bersumber dari APBN.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diduga terdapat kerugian negara yang timbul dari gagalnya proyek ini dengan nilai mencapai Rp5,7 miliar. (mof/gr/fud)