Dua terdakwa tersebut masing-masing MA dan AY. MA saat itu sebagai tim penilai atau appraisal. Dan AY saat pengadaan tanah tersebut dilaksanakan di tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Desa Pekapuran.
Kajari HSU, Agustiawan Umar SH melalui Kasipidsus Kejari HSU, Fadly Arbi SH, pada wartawan koran ini, menyampaikan sidang agenda pada Rabu (10/5) di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, yakni pembacaan tuntutan oleh JPU dari Kejari HSU.
“Tuntutan hukum dibacakan jaksa Surya Aji,” ujar Fadly Arbi Senin (15/5) lewat sambungan telepon. Selaku JPU, pihaknya meminta majelis hakim agar memutuskan kedua terdakwa dinyatakan bersalah, sebab bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat 1 Jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan primair.
“Maka dengan dasar UU, kami meminta majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa dengan pidana selama 5 tahun dan 6 bulan, dan juga meminta agar kedua terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200 juta, subsider 6 bulan kurungan,” tegasnya.
Tak hanya itu, untuk uang pengganti masih lanjut Fadly, JPU menuntut agar keduanya membayar Rp 465.120.000, dan jika tidak membayar paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan sudah inkrah, maka harta benda keduanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
“Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun,” tegasnya. Diketahui dalam persidangan ini terdakwa juga sempat ajukan eksepsi (pembelaan) terhadap dakwaan JPU.
Namun eksepsi terdakwa ditolak sepenuhnya oleh majelis hakim yang dipimpin Jamser Simanjutak dan menetapkan dakwaan JPU sah demi hukum serta dapat dijadikan dasar pembuktian.
Untuk diketahui, kasus yang membuat kedua terdakwa jalani persidangan ini berawal dari pengadaan tanah gedung Samsat Amuntai yang baru lewat anggaran Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Kalsel tahun 2013.
Anggaran pengadaan tanah di Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten HSU ini seluas 7.064 meter persegi ini, sekitar Rp 3,3 miliar. Sedangkan kerugian negara dalam kasus ini senilai Rp 565 juta. (mar)
