Ahmad Kusairi tampak semringah. Hadir secara virtual dari Rutan Marabahan, dia langsung menerima vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin.
Pasalnya, vonis itu lebih ringan dari tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam sidang sebelumnya, Kusairi dituntut 7,5 tahun kurungan penjara. Namun, pada pembacaan vonis kemarin (30/5), Bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala itu hanya divonis dua tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.
Padahal, selain dituntut penjara 7,5 tahun, JPU juga menuntut Kusairi untuk membayar sisa uang pengganti kerugian negara sebesar Rp129,9 juta.
Apabila terdakwa tak bisa membayarnya setelah sebulan sesudah keputusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika belum mencukupi, maka diganti kurungan tiga tahun. Kusairi juga sebelumnya dituntut membayar denda Rp300 juta subsider enam bulan penjara.
Namun dalam amar putusan hakim, Kusairi hanya diwajibkan membayar denda Rp50 juta.
Selain hukuman penjara dan denda, dalam amar putusan setebal 180 halaman tersebut, majelis hakim juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti senilai Rp129,9 juta.
“Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memiliki hukum tetap, maka harta bendanya disita. Apabila tidak cukup, maka diganti dengan penjara satu tahun,” kata hakim ketua I Gede Yuliartha.
Kusairi pun bersyukur, vonisnya tak seberat yang disangka. Ia hanya perlu membayar denda Rp50 juta subsider satu bulan penjara.
Mengapa bisa ringan? Majelis hakim berpendapat, dari fakta hukum yang muncul di persidangan, terdakwa tak terbukti telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Korupsi sebagaimana dakwaan primer.
“Menimbang hal tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat tidak patut atau tidak adil jika terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Korupsi,” jelas I Gede.
Saat diberi kesempatan kepada terdakwa, Kusairi pun tanggap menjawab, “Saya terima yang mulia!”
Divonis lebih ringan dari tuntutan, JPU Kejaksaan Negeri Marabahan, Mahardika Prima Wijaya Rosadi akan menimbang untuk menempuh banding.
“Majelis hakim memberikan putusannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Atas putusan ini, kami mempunyai hak untuk menyatakan pikir-pikir dulu,” ucapnya.
Dia diberi waktu sepekan untuk menimbang langkah hukum yang akan diambil kejaksaan. Apakah menerima putusan atau mengambil langkah banding.
“Kami menilai ada beberapa putusan majelis hakim yang tidak selaras dengan tuntutan. Tapi ada juga yang selaras dengan tuntutan. Jadi kami menyatakan pikir-pikir dulu,” ulangnya. (mof/gr/fud)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!