Terdakwa Korupsi Pengadaan Lahan Kantor Samsat Divonis Bebas, Mimpi Istri Jadi Kenyataan

Tiga hari sebelum sidang putusan, Asmiyatun sudah mendapat firasat baik. Ahad (28/5) dini hari, ia memimpikan Anshor dalam tidurnya. Dalam mimpinya, suaminya pulang ke rumah dengan menenteng tas. Asmiyatun terpisah dengan suaminya sejak 15 November 2022 lalu. Dia ditahan di Lapas Amuntai Kelas II B. Anshor adalah terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan gedung Samsat Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

“Mimpi itu mendatang azan subuh. Mimpi saya, dia datang membawa tas besar. Alhamdulillah ternyata pulang juga,” tutur Asmiyatun (1/6).  Dia yakin betul Anshor tak berbuat yang melanggar hukum. Apalagi selama ini, setiap apa yang dikerjakan suaminya, selalu diceritakan kepadanya.

“Saya sudah yakin dia tak bersalah. Dan benar, suami saya dinyatakan bebas,” ujarnya seraya mengucap syukur. Sama dengan istrinya, Anshor terlihat lega. Dia berkali-kali menuturkan terima kasih kepada majelis hakim dan tim kuasa hukumnya.  “Alhamdulillah saya dibebaskan dan dinyatakan tak bersalah,” ujarnya. Majelis hakim yang dipimpin Jamser Simanjuntak menyatakan terdakwa tidak terbukti melawan hukum. Khususnya pada dakwaan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

“Mengadili terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” baca Jamser dalam vonisnya. Hakim membebaskan terdakwa dari semua dakwaan jaksa penuntut umum dan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan. “Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya,” sambungnya. 

Sebelumnya, Anshor dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Amuntai dengan penjara 5 tahun 6 bulan. Ditambah denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara. Tak cukup sampai itu, Anshor juga dituntut harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp465,1 juta. Dan jika tak sanggup membayar, maka diganti kurungan badan selama tiga tahun penjara. Anshor adalah appraisal atau penilai tanah untuk pengadaan lahan pembangunan gedung Samsat Amuntai. Proyek itu dikerjakan pada 2013 lalu. 

Dalam kasus ini, diduga ditemukan kerugian negara sebesar Rp565 juta dari pagu Rp3,390 miliar yang dialokasikan Biro Perlengkapan Pemprov Kalsel untuk pembelian tanah tersebut.

Kuasa hukum Anshor, Sabri Noor Herman mengulang keterangan saksi ahli pada persidangan lalu. Bahwa appraisal hanya bertugas menilai harga. Hasil pekerjaannya berupa rekomendasi, bisa dipakai atau tidak. Terlebih kliennya menilai secara independen, berdasarkan data valid yang diperoleh serta disusun berdasarkan lingkup penugasan. Yang mana laporan hasil penilaian disampaikan kepada pemberi tugas untuk digunakan sebagai acuan atau pedoman saja.

“Alhamdulillah, sesuai prediksi sejak awal. Kami ucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang mengadili klien kami dengan sangat adil,” kata Sabri. Dia menyanjung kinerja Pengadilan Tipikor Banjarmasin. “Dengan putusan bebas ini, artinya masih ada keadilan,” ucapnya.

Atas vonis bebas ini, JPU dipastikan akan mengambil langkah hukum kasasi. Plh Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Kalsel, membenarkan langkah hukum tersebut.

“Kami menghormati putusan majelis hakim. Sesuai aturan, apabila jatuh vonis bebas, maka jaksa akan menempuh kasasi,” kata Roy. (mof/gr/fud)