Perkara Penyelundupan Kayu Ilegal, JPU Keberatan dengan Eksepsi Terdakwa

Dalam tanggapannya, JPU keberatan atas eksepsi yang diajukan terdakwa. Kasi Intelijen, Kejaksaan Negeri Tatakan, Harismand mengatakan, dalam eksepsi terdakwa membahas terkait titik koordinat penangkapan.

Dalam perkara, tersebut penangkapan tidak termasuk wilayah Tarakan melainkan Kabupaten Bulungan. Akan tetapi dalam berkas perkara, Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang mengadili. “Jadi katanya tidak sesuai dengan fakta hukum kejadian sebenarnya. Kami dari penuntut umum menanggapi, eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan,” katanya.

Ia menjelaskan, keberatan eksepsi  terdakwa terkait tidak sesuai dengan fakta hukum kejadian, bukanlah ruang lingkup eksepsi. Menurutnya, keberatan terdakwa merupakan ruang lingkup pembuktian yang masuk dalam pokok perkara. Kemudian terkait dengan keberatan jumlah kayu, jenis kayu, penebang kayu, pemilik kayu yang tidak diungkap, pihaknya juga menyatakan keberatan atas pernyataan tersebut.

“Karena menimbulkan fitnah yang bukan berdasarkan fakta,” bebernya.

Pihaknya berpendapat apa disampaikn penasehat hukum dalam eksepsinya merupakan tuduhan serius JPU tanpa adanya bukti. Hanya sebuah asumsi belaka. “Jadi surat dakwaan JPU sudah sah dan memenuhi syarat formil sesuai Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP,” imbuhnya.

JPU pun berharap majelis hakim untuk menolak seluruh eksepsi seluruhnya dan menetapkan perkara pidana Ami tetap dilanjutkan. Dengan memeriksa dari pokok perkara. “Di dalam ekspesi terdakwa menyebut kantor Kejaksaan dalam proses pembangunannya menggunakan kayu milik terdakwa. Tapi dalam hal pembangunan kantor kan harus ikut prosedur pusat,” sebutnya.