Diduga Palsukan Tandatangan, Oknum Pegawai Bank di Balikpapan Dipolisikan Nasabah

Akibat dugaan pemalsuan tanda tangan itu, Surianti beserta anaknya terancam kehilangan dua asetnya di Balikpapan, yakni sebuah ruko di Jalan Sepinggan Baru, Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan dan rumah di Jalan Perusda Merah Delima V, Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan.

Sebelum dugaan pemalsuan ini menyeruak, Surianti mengaku dirinya memang terlibat dalam urusan utang dengan salah satu bank BUMN di Balikpapan. 

Utang tersebut bermula dari penawaran dari petugas bank untuk membeli ruko dengan metode lelang senilai Rp 600 juta, persisnya pada 2018.

"Kami ditawari pun karena memang sebelumnya sudah biasa meminjam uang ke bank itu untuk modal usaha, dengan petugas yang sama dengan yang menawari," ujar Surianti, Kamis (22/6) pagi.

Saat itu, Surianti menerima saja penawaran tersebut. Dalihnya, lokasinya yang terbilang tidak jauh dari tempat usaha mereka berupa tambal ban di seputaran Sepinggan. 

Awalnya, pembayaran pinjaman berjalan lancar sampai akhirnya pandemi Covid-19 melanda Indonesia, tak terkecuali Balikpapan. Lantaran banyak aktifitas yang dibatasi, pendapatannya ikut menurun. Kondisi ini membuat Surianti pesimis mampu menyelesaikan angsuran lelangnya itu. 

Surianti lantas berinisiatif mendatangi pihak bank untuk meminta keringanan tenor. Dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Sayang, upayanya selalu kandas karena pejabat yang berwenang selalu tak berada di tempat.

Di tengah upaya meminta keringanan, Surianti justru dikejuatkan dengan kedatangan orang yang mengaku memenangkan lelang atas asetnya pada 10 Mei 2023.

Yang lebih membikin kaget, pihak bank rupanya sudah melayangkan tiga kali surat peringatan untuk dirinya. Yang jadi soal, Surianti hakulyakin surat peringatan tersebut tidak pernah dia terima, apalagi menandatangani. 

"Mereka bilang lewat pos, saya nggak pernah terima. Ini aja kami cuma dapat salinan fotokopian aja, yang sudah ditandatangani," ungkap Surianti sembari menunjukkan salinan 3 lembar surat peringatan dari bank yang bersangkutan.

Di mana peringatan pertama ditulis tertanggal 1 April 2019 yang dibubuhi tanda tangannya tanpa nama terang.  "Itu mirip tandatangan saya. Tapi itu jelas bukan tandatangan saya. Cuma mirip, ini kan jelas ada pemalsuan, seolah-olah saya menerima surat peringatan itu," katanya geram. 

Namun untuk peringatan kedua dan ketiga, tidak ada tanda tangan, hanya paraf. Lagi-lagi Surianti memastikan, paraf itu bukan merupakan kepunyaannya. 

Merasa dirugikan, Surianti menempuh jalur hukum. Dimulai secara perdata baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Namun upayanya belum membuahkan hasil. 

Surianti juga sudah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk permasalahan yang ia hadapi. Tapi belum juga membuahkan hasil, dirinya mendapat surat untuk pengosongan aset maksimal 12 Juli 2023 mendatang. 

"Makanya saya heran, kok serba tiba-tiba. Kami seperti dipojokan supaya tidak punya banyak waktu," ujarnya sedih. 

Kendati demikian, Surianti mengaku ogah begitu saja menyerah. Apalagi, ruko yang dia tempati awalnya masih jauh dari kata layak untuk dihuni. Kini ruko tersebut sudah menjadi tempat tinggal dan usahanya.

Surianti akhirnya memutuskan melaporkan dua pejabat berwenang dari bank tersebut (IK dan AR) atas dugaan pidana pemalsuan tandatangan. Dua orang ini kata Surianti merupakan pejabat lelang serta pimpinan bank. 

"Kami sudah laporkan ke Polda Kaltim tanggal 24 Mei 2023. Sudah dipanggil sekali tanggal 12 Juni 2023 kemarin," kata dia. 

Dikonfirmasi, Kasubdit Harda (Harta Benda) Dit Reskrimum Polda Kaltim AKBP Harun membenarkan adanya laporan dari Surianti perihal dugaan pidana pemalsuan tandatangan. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) juga sudah diserahkan kepada Surianti selaku pelapor. 

"Sementara masih dalam penyelidikan. Kami masih meminta keterangan pelapor dan (keterangan pendukung) lainnya," kata Harun. (hul)