Tenggat Lewat, Duit Kelurahan itu Masih Belum Diganti: DPRD Minta BKD Bertindak
S, oknum honorer Kelurahan Murung Raya, Kota Banjarmasin, diberi tenggat waktu untuk mengganti dana insentif yang ditilapnya. Batas waktunya adalah Rabu (5/7). Namun, uang sebesar seratus juta rupiah lebih itu ternyata belum diganti.
Ketika atasannya dikonfirmasi, Lurah Murung Raya, Sugeng mengatakan kasus itu kini ditangani Kecamatan Banjarmasin Selatan.
“Tadi ada pertemuan di kecamatan. Bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas,” ujarnya.
Ditanya hasilnya, Sugeng mengaku tak tahu. “Silakan tanyakan ke kecamatan. Waktu sekretaris camat bertemu dengan yang bersangkutan pun (S) saya tidak dibawa,” kilahnya.
Anehnya, Camat Banjarmasin Selatan, Firdaus juga sama-sama mengaku tidak tahu. Ia hanya membenarkan ada pertemuan. Tapi siapa yang menggelar dan di mana, ia kurang tahu. Disinggung soal penggantian dana insentif tersebut, Firdaus meminta semua bersabar menunggu. “Satu atau dua hari ke depan,” ujarnya.
Seperti diketahui, S menilap dana kelurahan untuk ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan dewan kelurahan (DK). Baru terungkap setelah menunggak selama tiga bulan terakhir. Di Kelurahan Murung Raya, ia diduga menggelapkan Rp68 juta. Kasus ini disorot oleh Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali.
Ia bilang, kasus ini bukan sepenuhnya kesalahan si oknum. Sang lurah juga mesti bertanggung jawab. “Tak sepenuhnya kesalahan honorer,” ujarnya kemarin.
Politisi Partai Golkar itu kemudian menerangkan mekanisme penyaluran dana insentif. Pertama, disalurkan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdako Banjarmasin ke bendahara kecamatan. Dari kecamatan, selanjutnya disalurkan ke kelurahan.
Lalu dikelola oleh bendahara kelurahan. Bukan malah justru diserahkan kepada honorer. “Ketika lurah menyerahkan kepada honorer, itu menjadi pertanyaan besar. Padahal ini anggaran daerah yang untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya. Matnor mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Banjarmasin bergerak dan menindak.
Ia meminta, agar BKD menggelar investigasi, mengapa bisa sekacau ini. “Seharusnya lurah lebih percaya dengan stafnya yang berstatus ASN,” ujarnya.
“Karena sebagai pengguna anggaran, lurah harus bertanggung jawab. Harus diberi sanksi atau minimal teguran. Kenapa menyerahkan kepada honorer,” pungkasnya.Diberitakan sebelumnya, saat ini S hanya dirumahkan. Soal Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman mengancam akan melaporkannya ke kantor polisi bila dana insentif tersebut tak diganti.
Informasinya, S bahkan juga bermain di Kelurahan Pemurus Dalam. Menggelapkan dana insentif Rp43 juta.S bisa menilap dana di kelurahan lain, diduga karena dibantu “orang dalam”. Namun, sampai kemarin, Lurah Pemurus Dalam, Shelleya Dessesta tak merespons permintaan wawancara. (war/gmp/gr/fud)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!