Pembuat 41 Proposal Fiktif Divonis 4 Tahun Penjara, Kerugian Negara Rp1,9 Miliar

Perempuan 31 tahun itu juga didenda Rp200 juta subsider dua bulan penjara. Perkaranya, korupsi DAPM yang merugikan negara Rp1,9 miliar. Putusan dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang diketuai Jamser Simanjuntak. 

Majelis hakim juga menghukum Isnayanti membayar uang pengganti Rp1.957.878.000. Jika ia tidak mampu membayar setelah satu bulan pembacaan putusan, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. “Apabila tidak ada harta benda, maka diganti dengan penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” kata hakim saat membaca amar putusan, Rabu (12/7).

Mengacu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor perkara 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm, Isnayanti diangkat menjadi bendahara dalam musyawarah antar desa (MAD) pada 9 Desember 2014. 

Sejak awal pengangkatannya sebagai bendahara sampai Maret 2018, Isnayanti melakukan tugasnya sesuai prosedur. Yaitu membuat usulan dan proposal peminjaman dana kepada ibu-ibu pengusaha kecil menengah yang tergabung dalam kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Prosedurnya, setelah dokumen lengkap, UPK mencairkan dana untuk kelompok SPP yang mengajukan pinjaman. Namun, sejak Maret 2018, Isnayanti mulai tergiur memakai dana pinjaman itu.

Modus Isnayanti adalah tidak menyerahkan dana pencairan pinjaman kepada kelompok SPP dan membuat kelompok fiktif yang sebenarnya tidak ada.

Dalam rentang Maret 2018 sampai April 2020, terdapat sembilan pengajuan dana kelompok SPP. Jumlah pengajuan kelompok berkisar antara Rp80 juta sampai Rp130 juta. Tapi semua dana yang dicairkan tidak ditransfer. 

Kecuali pada Kelompok SPP Melati Desa Maju Sejahtera yang mengajukan pinjaman Rp130 pada 18 November 2019. Waktu itu Isnayanti sempat memberi ketua, sekretaris, dan bendahara SPP Melati masing-masing Rp5 juta.

Namun ia tidak memberikan uang kepada 23 anggota SPP Melati yang lain. Ia beralasan, SPP itu menunggak pembayaran pinjaman.

Hingga uang itu digunakannya untuk mengangsur dana pinjaman atas nama SPP Dupa, SPP Anggrek, SPP Melati sendiri, dan untuk kepentingan pribadinya.

PPKM “REZEKI” BARU

April 2020, pemerintah memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk menekan penyebaran Covid-19. PPKM pun ikut mempengaruhi perguliran DAPM karena tidak dapat bertemu secara langsung. 

Demi menjalankan tugasnya, pengurus UPK Kecamatan Karang Bintang membagi kelompok SPP berdasarkan domisili terdekat setiap pengurus.

Seperti Ketua UPK Karang Bintang, Dani Yuliana harus membina 19 kelompok SPP yang meliputi tiga desa: Pematang Ulin, Pandansari, dan Karang Bintang. Kemudian Sekretaris UPK, Fanta Nurina Sari, membina 12 kelompok SPP di dua desa: Karang Rejo dan Rejowinangun. 

Ketua dan sekretaris ini juga menjadi saksi kasus korupsi DAPM. Terakhir, Isnayanti selaku bendahara UPK membina 28 kelompok SPP yang meliputi lima desa: Maju Sejahtera, Manunggal, Maduretno, Batulicin Irigasi, dan Karang Bintang. Pertemuan pengurus yang jarang itu dimanfaatkan Isnayanti dengan melaporkan kepada Ketua UPK, Dani Yuliana, bahwa ada pengajuan pinjaman dari kelompok SPP binaannya. Padahal, kelompok SPP tersebut tidak mengajukan pinjaman fiktif ini. 

UPK yang tetap mencairkan pengajuan pinjaman pun dimanfaatkan Isnayanti dengan sejumlah cara. Seperti pinjaman dana untuk kelompok SPP Teratai Desa Maduretno sebesar Rp140 juta pada 16 Mei 2020.

Dari uang itu, Isnayanti mengantongi Rp25 juta sampai Rp30 juta untuk dirinya. Cara ini selalu digunakan Isnayanti untuk mengantongi fulus yang dicairkan UPK selama pemberlakuan PPKM.

Cara lain juga digunakannya, seperti 25 Juni 2021. Sewaktu ia melapor bahwa Kelompok SPP Anggur Desa Batulicin Irigasi layak diberi pinjaman. UPK kemudian mencairkan dana Rp90 juta.

Tapi Isnayanti justru tidak menyerahkan uang tersebut. Ia beralasan pinjaman kelompok SPP sebelumnya belum lunas. Pembuatan proposal fiktif itu dilakukannya sebanyak 41 kali sejak 2018.

Permainan fulus terakhir Isnayanti terjadi pada 25 Juni 2021. Sebab, aksinya mulai terendus di bulan Juli.

Awalnya, Ketua UPK Dani Yuliana dan Sekretaris Fanta Nurina Sari mendapat informasi dari kelompok SPP bahwa ada tunggakan yang belum terbayar. Pada 1 Agustus 2021, digelar pertemuan. Di situ dibahas penyalahgunaan dana bergulir DAPM.

Hingga 26 Oktober 2022, Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu menetapkan Isnayanti sebagai tersangka. Ia dibawa ke rutan mapolres. Angka kerugian negara akibat perbuatan Isnayanti, diperoleh dari hasil audit Inspektorat Tanbu pada 23 November 2022. 

Dalam putusan majelis hakim, Isnayanti terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara itu, Kejari sedang menimbang apakah Jaksa Penuntut akan mengajukan banding atau tidak. “Penuntut umum bersikap pikir-pikir dahulu,” kata Kasi Intel Kejari Tanbu, Rizky Purbo Nugroho. 

Sebagai informasi, DAPM Bintang Mandiri yang ditunggangi oleh Isnayanti itu merupakan kelanjutan dari PNPM Mandiri Perdesaan.

Pasca Pilpres tahun 2014, terjadi transisi pemerintahan. PNPM yang dianggap baik tetap dilanjutkan. Hanya saja namanya diganti menjadi Perkumpulan Pengelola Kegiatan Bintang Mandiri (PPKBM).

Praktiknya tetap sama. Salah satunya memberikan suntikan dana kepada ibu-ibu pengusaha kecil menengah yang tergabung dalam kelompok SPP. (dza/gr/fud)