Mencuatnya kasus perdagangan orang di Kalsel menjadi perhatian Kantor Imigrasi TPI Banjarmasin. Demi mengantisipasi hal itu tidak terulang, calon pekerja migran Indonesia diminta harus mematuhi prosedur yang berlaku bila ingin bekerja di luar negeri.
Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Senin (17/7).
“Kami fokus pada calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke luar negeri. Jangan sampai mereka menjadi korban TPPO,” kata Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalsel, Junita Sitorus.
Ia mengimbau masyarakat atau para calon pekerja jangan mudah dirayu akan mendapat pekerjaan. Apalagi sampai berbuat nekat dengan memalsukan data diri saat permohonan paspor. Setiap calon PMI yang berangkat ke luar negeri harus mendapatkan paspor yang sah.
Penerbitan dokumen perjalanan ini sesuai Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. “Petugas diminta untuk memberikan paspor kepada orang yang berhak. Jangan sampai datanya dipalsukan, dan orang tidak berhak memegang paspor itu,” katanya.
Lantas bagaimana tren perdagangan orang di Banjarmasin? Junita menjelaskan pihaknya tidak memiliki data pasti. Tugas dari Imigrasi hanya mencatat permohonan paspor.
Menukil data dari kepolisian, ada satu kasus yang terjadi di Tabalong. Ada lima warga yang menjadi korban TPPO. Mereka dijanjikan bekerja menjadi pelayan di hotel Arab Saudi.
Mereka diberangkatkan ke Jakarta, dan tinggal sementara di sebuah apartemen sembari menunggu keberangkatan ke Arab Saudi. Namun, dua bulan menunggu, bukannya berangkat, mereka malah terkatung-katung tak karuan di Ibu Kota Negara. “Melihat data kepolisian, tren kasus TPPO yang terjadi tidak begitu signifikan di Kalsel,” ujarnya. Meski begitu, Junita memastikan pencegahan yang dilakukan Imigrasi sudah optimal. Semua terdata dengan akurat dan dapat dipercaya.
“Imigrasi sudah menciptakan sistem terintegrasi yang sangat ketat dalam permohonan paspor. Namanya M-Paspor,” cetus Junita.(gmp/az/dye)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!