Sidang Kasus Penggelapan Dana Hibah Pemprov, Vonis Hakim Sesuai Tuntutan JPU

Terdakwa yang merupakan pimpinan LKP Salon Excel ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair.  “Ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum,” kata Kepala Kejari Bontang Syamsul Arif.

Selain itu, terdakwa wajib membayar denda Rp 200 juta. Apabila denda ini tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 365.158.500.

Bila uang pengganti tidak dibayar paling lama satu bulan pasca putusan inkrah, harta bendanya bisa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan penjara selama enam bulan.

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa untuk dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Sebab, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU 20/2001.

Diketahui dana hibah yang disalurkan Pemprov Kaltim ke LPK Salon Excel sekitar Rp 500 juta pada tahun anggaran 2014. Namun, Rp 300 juta diduga digelapkan. Seharusnya dana tersebut bisa dipergunakan untuk membuka pelatihan. Ia ditangkap oleh Satreskrim Polres Bontang pada November tahun lalu.

Sementara itu, empat orang saat ini masih berstatus DPO. DPO pertama seorang perempuan bernama Endah Listiani. DPO kedua Srianah Tri Wahyuni. Perempuan kelahiran Blitar 21 Februari 1983 itu merupakan warga Jalan MH Thamrin, RT 25, Kelurahan Bontang Baru.

DPO ketiga yakni Yuwansa. Seorang pria yang berdomisili di belakang SPBU Tanjung Laut itu bertugas sebagai calo. Hingga kini masih diburu polisi. Terakhir perempuan dengan sapaan Lin, berdomisili di Jalan Soekarno-Hatta, Bontang Lestari. (ak/ind/k16)