Kasus Perselingkuhan Oknum Dishub Banjarbaru: Kuasa Hukum Sarankan Perdamaian

Permintaan maaf disampaikan kepada FWS (41), suami dari perempuan yang diselingkuhinya, HL (39).

Kuasa hukum FWS, Supiansyah Darham mengapresiasi permohonan maaf tersebut. Namun, diakuinya kliennya belum bersedia untuk berdamai.

“Pelapor sepertinya belum bisa menerima. Ya sudah, jangan dipaksakan. Tunggu reda, santai dulu sambil menunggu polisi bekerja,” ujarnya, kemarin (22/8).

“Kita menghormati Polres Banjarbaru. Biarkan polisi menyelesaikan tugas-tugasnya. Dari mengumpulkan keterangan saksi dan bukti. Setelah itu, jika pelapor mau berdamai, baru laporannya dicabut,” tambahnya.

Supiansyah sendiri lebih condong untuk menempuh perdamaian. “Saat ini saya masih coba meyakinkan si suami untuk bisa memaafkan. Jika sepakat, semua pihak akan berdamai di depan kepolisian,” ujarnya.

Bahkan, ia sudah menyusun draf perdamaian tersebut. “Sudah dibuat, tapi isinya belum klik antara pelapor dan terlapor,” sambungnya.

Ditanya soal draf perdamaian yang belum “klik” itu, Supiansyah menyebut ada pada poin 1 dan 5.

Poin 1 menyebutkan, terlapor mengakui telah bersalah. Direvisi menjadi terlapor telah menyesal dan berjanji takkan mendekati istri pelapor. 

Lalu poin 5 menyebutkan, terlapor bersedia mengganti kerugian material dan psikis yang diderita pelapor. Namun, terlapor keberatan dan meminta poin ini dihapus.

Pertemuan itu berlangsung Senin (21/8) malam tadi. Yang bertemu adalah kuasa hukum pelapor dan terlapor, serta orang tua JF.

“Kita bernegosiasi, bukan berarti berdamai. Kami juga belum mencabut laporan,” tegasnya.

JF digerebek pada Selasa (15/8) malam di sebuah rumah indekos di kawasan Syamsudin Noor, ketika sedang ngamar bersama HL (39). Yang menggerebek adalah suami HL, FWS (41). FWS kemudian melaporkan JF ke Polres Banjarbaru. Dijerat Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.

Diwartakan sebelumnya, Pemko dan DPRD Banjarbaru bereaksi atas skandal ini. Mereka merasa nama baik pemko telah tercoreng. Inspektorat menunggu proses hukum di mapolres selesai untuk menindak JF menggunakan peraturan disiplin PNS. (zkr/gr/fud)