Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Saat ini, polisi menetapkan dua tersangka kasus TPPO.
Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya mengatakan, pengungkapan ini berawal saat personil Ditreskrimum Polda Kaltara melaksanakan penyelidikan TPPO di wilayah Sebatik, Nunukan.
“Petugas mencurigai sebuah kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi KU 1645 NB yang melaju dari arah Pelabuhan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat menuju ke arah Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur yang mengangkut penumpang sebanyak lima orang,” kata Daniel kepada Radar Kaltara, Rabu (30/8).
Kelimanya, diduga calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Setelah dilakukan pembuntutan, mobil yang diduga mengangkut CPMI tersebut berhenti di rumah makan yang berada di Desa Pancang, Sebatik Utara,Nunukan.
“Lima CPMI ini diduga akan diberangkatkan ke Tawau Malaysia melalui melalui jalur tikus, karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah,” ungkapnya.
Kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, terduga pelaku beserta saksi dan barang-bukti (BB) langsung diamankan ke Mapolsek Sebatik Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Setelah dilakukan pemeriksaan. Penyidik menetapkan dua orang berinisial A (perekrut CPMI) dan I (sopir) sebagai tersangka kasus TPPO. Sementara, dua orang masuk dalam DPO (daftar pencarian orang),” bebernya.
Dari praktik ilegal ini, I mendapatkan keuntungan upah Rp 100 ribu per orang. Sementara, tersangka A menjanjikan pekerjaan kepada CPMI di kebun sawit di Malaysia dengan gaji sebesar 1.300 Ringgit Malaysia (RM).
“Tersangka A ini juga mengakomodasi pembiayaan keberangkatan CPMI ilegal dari Kabupaten Pinrang menuju Tawau Malaysia,” ujarnya.
Adapun pasal yang disangkakan. Yakni, Pasal 10 juncto (jo) Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2007 dan Pasal 81 jo Pasal 69 jo Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 huruf b sampai huruf e UU Nomor 18 Tahun 2017 jo Pasal 53 KUHAP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHAP dengan ancaman ancaman pidana penjara 3–15 tahun dan denda Rp 120 juta-Rp 15 miliar.
“Modus operandi kedua tersangka, memperoleh keuntungan dari CPMI yang akan diberangkatkan secara ilegal ke negara Malaysia,” bebernya.
Sementara itu, Dirreskrimum Polda Kaltara, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi menyatakan bahwa ada modus operandi baru dalam TPPO. Hal itu dilihat dari jalur perjalanan para pelaku. “Jadi, ada beberapa modus operandi yang mereka (pelaku) gunakan,” ujarnya.
Dua tersangka, sambung Taufik, jaringan berbeda dari pengungkapan sebelumnya. Dalam pengungkapannya, tim juga berkoordinasi dengan liaison officer (LO) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM).
“Sudah ada beberapa kasus di luar negari dan dalam negari yang berhasil kita ungkap,” ungkapnya.
Bahkan, sudah ada beberapa orang yang masuk dalam DPO berhasil diamankan oleh petugas. “Iya, walaupun sudah berhasil terungkap. Tetapi, sampai sekarang ini TPPO masih terjadi,” ujarnya.
Untuk itu, perlu adanya kerja sama dan koordinasi dari semua pihak. Mengingat, keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) dari daerah asal.
“Nunukan itu hanya sebagai pintu keluar. Jadi, perlu ada kerja sama untuk mengantisipasi TPPO,” pungkasnya. (jai/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!