Dugaan Pungli, Sekdis Berdalih Pungutan ke Sekolah untuk Bantu Dinas

Usai menjalani pemeriksaan lebih dari empat jam, Sugiarto, masih enggan buka-bukaan terkait dugaan pungli tersebut. Bahkan, dia mengelak telah melakukan pungli ke sekolah-sekolah. Dia mengaku jika hal itu dilakukan untuk membantu pembiayaan yang tidak masuk dalam rencana kerja di Dinas Pendidikan Ketapang.

Saat ditemui di Kantor Kejari Ketapang, Sugiarto, mengatakan dana yang ada di dinas itu diperuntukkan untuk honor PPL, perjalanan dinas dan biaya rapat.

Sementara untuk ATK dan penggandaan dokumen ini, menurutnya, tidak ada dianggarkan di dalam rencana kerja dinas. Oleh karena itu, dirinya memerintahkan stafnya untuk meminta bantuan kepada sekolah.

Namun demikian, Sugiarto tidak mau merincikan berapa uang yang telah diterima dari sekolah. “Saya tidak memegang uang itu. Terkait uang itu, diperuntukkan untuk ATK dan penggandaan berkas.

Karena untuk membayar itu menjadi beban kita (dinas). Saya hanya mendapatkan laporan saja. Uang yang sudah terkumpul saya tidak tahu,” katanya.

Namun dia mengakui jika uang yang sudah dikeluarkan untuk biaya ATK dan penggandaan dokumen sebesar Rp301 juta, berdasarkan laporan dari stafnya. “Saya tidak tahu berapa pastinya. Saya tidak bisa menerka-nerka. Tapi yang sudah dibayarkan untuk ATK dan fotocopy Rp301 juta,” jelasnya.

Dia melanjutkan, karena ATK dan penggandaan dokumen tidak dianggarkan pada rencana kegiatan, jadi biaya penggandaan dan ATK menjadi beban Dinas. Oleh karena itu, dia mengarahkan stafnya untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah.

“Memohon kerelaan untuk membantu kita, karena beban itu (ATK dan penggandaan dokumen, Red) tidak teranggarkan oleh Dinas,” paparnya.

Selain itu, Sugiarto juga membantah ada catatan khusus terkait berapa nominal yang harus dibayarkan oleh sekolah. Dia justru mengaku kalau nominal itu ditentukan oleh admin di masing-masing bidang. “Seingat saya tidak ada saya menentukan nominal. Mohon maaf jika saya lupa,” ujarnya.

Sugiarto mengakui jika pungutan ke sekolah penerima DAK itu tidak boleh dilakukan. Namun karena pembiayaan ATK dan penggandaan tidak ditanggung oleh Dinas, maka pihaknya terpaksa meminta uang kepada sekolah penerima DAK.

“Idealnya seperti itu. Tapi keadaan kita perlu untuk membayar itu, karena beban kita besar,” paparnya.

Terkait berita acara yang dibuat dan ditandatangani pihak sekolah dan dirinya, Sugiarto, mengaku tidak begitu mengetahui. Dia kembali berdalih akan menanyakan hal itu kepada stafnya.

“Untuk berita acara ini nanti saya tanyakan dulu. Tapi dalam berita acara itu ada tanda tangan saya juga. Nanti saya tanyakan ke staf saya dulu,” lanjut Sugiarto. 

Kepala Kejari (Kajari) Ketapang, RA. Dhini Ardhany, melalui Kepala Seksi Intel Kejari Ketapang, Panter Rivay Sinambela, membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil dan memeriksa terhadap Sekretaris Dinas Pendidikan Ketapang, Sugiarto, Rabu (30/8). “Sudah kita periksa dari pukul 09.00 hingga pukul 13.00 lewat. Empat jam lebih,” katanya.

Pihaknya akan melakukan proses lebih lanjut setelah memeriksa para pihak mulai kepala sekolah, staf dinas hingga Sekretaris Dinas Pendidikan Ketapang. “Proses lebih lanjut akan kami sampaikan. Sementara kami fokus mendalami persoalan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejari Ketapang terus mendalami dugaan pungli DAK di Dinas Pendidikan Ketapang. Kemarin (30/8), Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Kabupaten Ketapang, Sugiarto (SG), akan mereka periksa.

Selain mendalami dugaan pungli tersebut, jaksa juga mendalami kemana aliran dana tersebut. Ada dugaan jika dana tersebut mengalir ke sejumlah pihak.

Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Ervita, mengaku jika uang yang dia ambil dari kepala sekolah yang menerima DAK fisik, langsung diserahkan kepada SG.

Namun, dia mengaku jika Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan (Disdik) Ketapang, Hairol, sempat meminta uang itu sebesar 4 persen.

Ervita mengaku pernah dihubungi oleh Hairol untuk meminta fee 4 persen khusus untuk bidang SMP. "Kalau Kabid SMP bilang tidak tahu soal ini, saya heran juga, karena dia jauh-jauh hari sudah ada chat saya minta fee 4 persen.

Jadi isi chat dia itu katanya untuk bidang SMP nanti dipisahkan. Fee-nya minta saya 4 persen. Sisanya ambillah," katanya menjelaskan isi percakapannya dengan Hairol.

"Jadi kalau dia (Hairol) tidak tahu tentu tidak benar. Bukti chat juga masih ada. Memang banyak yang sudah dia hapus," lanjutnya.

Saat dihubungi, Kabid SMP Disdik Ketapang, Hairol, tak memungkiri kalau dirinya benar meminta fee 4 persen. "Saya ada (kirim) WA staf itu minta fee 4 persen, tapi itu sudah lama saat bulan Mei. Sebelum kejadian ini," katanya, Senin (28/8). (afi)