DJP Kaltimtara Limpahkan Tersangka Faktur Pajak Fiktif ke Kejati Kaltim

"Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara menyerahkan tersangka faktur pajak fiktif ke Kejati Kaltim pada 21 September 2023 lalu," ungkap Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara Direktorat Jenderal Pajak, Teddy Heriyanto, Selasa (26/9).

Pelimpahan tahap II dilakukan PPNS Kanwil DJP Kaltimtara melalui Tim Korwas Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur. Tersangka MA yang merupakan karyawan PT AFS, diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara karena diduga kuat melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan/atau dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut.

"Berdasarkan keterangan yang diperoleh selama pemeriksaan, PT AFS diketahui telah menggunakan faktur pajak dari penerbit faktur pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atas transaksi perdagangan solar HSD (High Speed Diesel) untuk industri," tambah Teddy.

Penggelapan pajak yang dilakukan oleh tersangka MA melalui PT AFS dilakukan selama kurun waktu September 2018 hingga Desember 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tersangka MA melalui PT AFS diduga kuat telah melanggar Pasal 39A huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Pemulihan kerugian pada pendapatan negara yang harus dibayar oleh Tersangka MA sebesar Rp703.989.567, perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka MA dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 2  tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2  kali jumlah

pajak dalam Faktur Pajak dan paling banyak 6  kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak. Penanganan tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan sinergi antara Kanwil DJP Kaltimtara, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara," pungkas Teddy. (moe/cal)