Sidang WNA Malaysia yang Ngebom Ikan di Perairan Indonesia, Hadirkan Saksi Ahli
Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan saksi ahli dalam sidang perkara nelayan warga negara asing (WNA) asal Malaysia yang didapati melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan pengeboman di perairan Indonesia. Ahli yang dihadirkan JPU adalah ahli perikanan, yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, Rukhi Syayahdin dan ahli hadirkan memberikan keterangan secara virtual.
Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tarakan, Kamis (19/10). Dalam keterangannya, Rukhi menjelaskan, semua kegiatan perikanan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Khusus terkait konservasi sumber daya ikan diatur dalam pasal 8 ayat 1. Yaitu terkait upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk sumber daya ikan.
“Jadi memang dilarang dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem laut,” ungkapnya.
Ia menambahkan, adapun penangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang itu dengan menggunakan bom, racun dan beberapa tangkap lainnya yang sudah dilarang.
Hal ditimbulkan pun akan banyak berdampak negatif. Seperti merusak ekosistem laut, kerugian secara ekonomi dan akan berakibat kerugian terhadap para pelaku sendiri.
“Ikan yang di bom juga tidak baik dikomsumsi. Karena ikan yang dibom sempat mengalami proses kerusakan di beberapa organ tubuhnya,” bebernya.
Menurut Rukhi, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah pelanggaran di sektor, melainkan suatu kejahatan.
Hal itu ia tegaskan setelah para terdakwa didapati melakukan aksi pengeboman ikan. “Kami di DKP Kaltara selama ini sudah ada melakukan pengawasan. Salah satunya dengan mengoptimalkan pengawasan kelompok pengawas masyarakat,” pungkasnya.
JPU Komang Aprizal menuturkan, berdasarkan keterangan ahli sudah jelas menjelaskan bahwa ketiga terdakwa yang menggunakan peledak saat mencari ikan di perairan Indonesia merupakan suatu pelanggaran yang serius.
Tindakan ketiganya masuk dalam unsur kejahatan yang dapat merusak ekosistem laut baik ikan dan terumbu karang.
“Kemudian ahli juga menjelaskan dampaknya. Selain ekosistem tentu ekonomi yang berdampak pada kelangsungan kehidupan nelayan Indonesia,” singkatnya. (zar/lim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!