Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah ditetapkan sebagai desa antikorupsi dengan kriteria istimewa. Itu berdasarkan penilaian yang dilakukan tiga kementerian bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) serta Inspektorat Provinsi Kaltara dan Inspektorat Nunukan.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan, Serfianus menyampaikan Desa Sungai Limau adalah satu-satunya desa di Kaltara yang dipilih sebagai salah satu kandidat Desa Antikorupsi 2023. Untuk bisa dinobatkan sebagai Desa Antikorupsi Nasional 2023, Desa Sungai Limau masih harus bersaing dengan 21 desa dari seluruh Indonesia.
“Sebagaimana diketahui bahwa desa yang terpilih sebagai Desa Antikorupsi Nasional harus mampu dan memenuhi 3 komponen dan 18 indikator yang dipersyaratkan Tim Penilai Desa Antikorupsi Nasional 2023,” ucap Serfianus.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Helmi Pudaaslikar menyampaikan penilaian Desa Antikorupsi dilakukan tim dari Kementerian Keuangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya penilaian untuk Desa Sungai Limau meraih nilai 91,5. “Desa Sungai Limau meraih kriteria istimewa sebagai desa antikorupsi dengan nilai 91,5,” katanya.
Dijelaskan, Desa Sungai Limau diusulkan sebagai calon peserta seleksi desa antikorupsi mewakili Kaltara pada pertengahan Januari 2023 bersama Desa Sungai Nyamuk, Desa Maspul di Nunukan dan Desa Pulau Sapi Kabupaten Malinau.
“Dalam perjalanannya, KPK melakukan seleksi atas desa-desa tersebut dan memutuskan Desa Sungai Limau sebagai kandidat Desa Antikorupsi mewakili Provinsi Kalimantan Utara,” ungkapnya.
Mantan camat Krayan ini bercerita, untuk menyiapkan Desa Sungai Limau dalam penilaian yang dilaksanakan tim lintas kementerian. Sehingga, sejak Juli 2023 lalu lalu KPK melakukan bimtek dan pendampingan kepada Desa Sei Limau agar benar-benar layak pada saat penilaian dilaksanakan.
“Dengan terpilihnya Desa Sungai Limau sebagai satu-satunya desa antikorupsi di Provinsi Kalimantan Utara, maka KPK mendorong agar Pemkab Nunukan dan Desa Sei Limau mempertahankan komitmen sebagai desa antikorupsi dan melakukan replikasi ke desa-desa lainnya di Nunukan,” jelasnya.
Kepala Desa Sei Limau, Mardin menyampaikan, dengan dinobatkannya desa yang ia pimpin sebagai Desa Antikorupsi tentu menjadi satu kebanggan tersendiri bagi dia dan seluruh perangkat Desa Sungai Limau, mengingat Desa Sungai Limau menjadi perwakilan dari 232 desa yang tersebar di Nunukan.
“Tentu ini kebanggaan tersendiri yah bagi kami, meski memang kami akui juga masih banyak catatan dari KPK dan itu akan menjadi atensi kami kedepannya untuk terus meminta pembinaan dari Inspektorat Nunukan,” ujar Mardin.
Dikatakan, bahwa proses penilaian yang berlangsung sejak Februari 2023 hingga Rabu (25/10) ini tentu banyak indikator yang harus dipenuhi dan hasil yang telah disampaikan oleh KPK RI dengan poin 91 terasa begitu istimewa.
“Tentu dengan poin ini kami akan terus berbenah dan terus mengaplikasikan tidak hanya di kantor, tapi juga dengan pelayanan kami di lapangan terhadap masyarakat,” sebutnya.
Ditambahkan, bahwa dengan perolehan itu juga dapat terus dipertahankan oleh Desa Sei Limau dan diharapkan akan menjadi contoh bagi 232 desa di Nunukan serta 482 desa di Kaltara.
“KPK berharap desa-desa di Kaltara maupun Nunukan khususnya bisa ke Desa Limau untuk mendapatkan informasi serta belajar dari Desa Sungai Limau, sehingga kedepannya desa lainnya di Nunukan turut lolos sebagai desa percontohan bebas korupsi,” pungkasnya. (tus-prokompim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!