Eksepsi Ditolak, Jaksa Penuntut Umum Kejari Tarakan Siapkan Lima Saksi

Kasi Intel Kejari Tarakan, Harismand mengatakan, pada intinya majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan kedua terdakwa yaitu Agus Salim dan Juli Rombe. “Setelah eksepsi tidak diterima, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi,” katanya, Jumat (19/1).

Sebelum terhadap dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tarakan, kedua terdakwa mengajukan eksepsi. Dalam dakwaan JPU, mendakwa primair Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP atau keduanya Pasal 9 junto Pasal 18  Undang-Undang Tipikor.

Dalam eksepsi yang diajukan kedua terdakwa, yaitu terkait kewenangan Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda yang menyidang perkara tersebut dan terkait surat dakwaan JPU yang dinilai tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Terhadap eksepsi yang diajukan kedua terdakwa pun ditanggapi oleh JPU secara tertulis.

“Majelis hakim sudah memerintahkan agar sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang akan dilakukan pada minggu depan,” ujar Harismand.

Dilanjutkan Harismand, untuk sidang dengan pembuktian JPU yang berlangsung pekan depan, pihaknya berencana akan menghadirkan 5 orang saksi. Pihaknya belum memastikan apakah saksi akan dihadirkan secara langsung di ruang persidangan atau memberikan keterangan secara virtual. Untuk kelima saksi yang dihadirkan yaitu pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara dalam proyek tersebut, asisten Kota Tarakan, badan keswadayaan masyarakat (BKM), kelompok swadaya masyarakat (KSM).

“Terkait hal ini (menghadirkan saksi) kita belum mendapatkan jawaban dari majelis hakim,” ucapnya.

Dalam perkara tersebut, penyidik dari bidang pidana khusus (pidsus) Kejari Tarakan memeriksa hingga 30 orang saksi. Lima di antaranya merupakan saksi ahli. Kemudian hampir semua saksi berada di Kota Tarakan. “Untuk saksi ahli dalam perkara ini yaitu ahli pidana, ekonomi, Inspektorat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan ahli fisika bangunan,” pungkasnya.