Dari Sidang Pledoi Korupsi Penyertaan Modal di Dua Perumdam PPU,  Terdakwa Sebut Muara Persoalan Ada di Pemkab PPU

======================

Baharun Genda, Heriyanto, hingga Karim Abidin merasa terjebak dalam kasus korupsi yang membelit mereka. Meski tak menepis jika ada kelalaian mereka dalam perkara itu, ketiganya menilai muara persoalan bukan dari cara kelola perusahaan. Melainkan, perencanaan yang tak matang dari Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dalam penyertaan modal ke dua perusahaan umum daerah (perumdam); Penajam Benuo Taka (PBT) dan Penajam Benuo Taka Energi (PBTE).

Hal itu dituangkan ketiga terdakwa saat mengajukan nota pembelaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda, Kamis (29/2). Baharun Genda menjadi yang pertama membacakan pledoinya di depan majelis hakim yang dipimpin Ary Wahyu Irawan bersama Jemmy Tanjung Utama dan Suprapto tersebut.

Menurut Direktur PBTE itu bersama Yusuf, kuasa hukumnya, kerugian yang dinilai penuntut umum KPK dalam penyertaan modal di PBTE sebesar Rp 1,06 miliar tak mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, sejak dilantik medio Juni 2020 sebagai direktur, PBTE tak memiliki sepeser pun uang dalam kas perusahaannya lantaran belum adanya peraturan daerah (perda) penyertaan modal dari pemkab.

“Perda penyertaan modal sendiri baru disahkan akhir Desember 2020. Untuk mengakali operasional perusahaan tetap berjalan, saya meminjam uang ke pemkab, yang uangnya berasal dari biaya penanganan pandemi Covid-19 di PPU. Tak sedikit saya pun harus menggunakan uang pribadi agar perusahaan tetap eksis,” ungkap menjelaskan.

Selepas modal diberikan pemkab berbekal Perda 6/2020 tentang penyertaan modal ke PBTE, sejumlah uang digunakannya untuk membayar utang tersebut. Terkait adanya gaji dalam rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) untuk Bupati PPU kala itu, Abdul Gafur Mas`ud (AGM), sebesar Rp 374 juta, kata dia, bukanlah tanpa dasar aturan.

Lanjut dia bersama kuasa hukumnya, pemberian insentif ke bupati yang notabene kuasa pemilik modal (KPM) di PBTE merupakan keputusan bersama direksi dan dewan pengawas. “Bahkan hal itu juga disampaikan ke DPRD PPU ketika perda penyertaan modal tersebut masih dibahas,” jelasnya.

Lalu, soal pembelian mobil Lexus yang menjadi kendaraan operasional direksi merupakan diskresi yang diterbitkan Baharun Genda untuk mengefisiensikan penggunaan modal perusahaan. Memang dalam RKAP dituangkan ada nomenklatur biaya sewa kendaraan sebesar Rp 180 juta per tahun. Mobil yang berujung dijualnya itu karena sepanjang Oktober 2021 hingga April 2022 dirinya tak menerima gaji dari PBTE.

“Selama tujuh bulan saya tak menerima sepeser pun gaji, mobil itu saya anggap sebagai pengganti honorarium yang tak pernah saya terima tersebut,” akunya.

Keuangan perumdam memang kacau, terlebih di beberapa kesempatan AGM juga meminta ke dirinya untuk meminjam sejumlah uang yang berasal dari kas perusahaan. Seperti uang tunai Rp 650 juta yang diantarkannya langsung ke AGM di kediamannya di Balikpapan. “Karena itu saya meminta majelis hakim memutus perkara saya ini dengan seadil-adilnya,” pintanya.

Untuk diketahui, Baharun Genda dituntut JPU KPK selama 7 tahun pidana penjara dengan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan pidana kurungan. Selain itu, dia diwajibkan mengganti kerugian sebesar Rp 1,06 miliar subsider 2 tahun pidana penjara.

Persidangan pun berlanjut ke pembacaan nota pembelaan Heriyanto (direktur utama PBT) dan Karim Abidin (kepala Bagian Keuangan PBT). Dalam pledoinya, Heriyanto menyebutkan, Pemkab PPU sangat tak matang dalam menyusun perencanaan proyek penggilingan padi atau rice miling unit (RMU) dan memaksakan proyek itu untuk dihandel PBT. Bahkan, ketika pencairan modal yang diberikan pemkab, dia harus mengakali analisis bisnis atau rencana investasi.

“Padahal saya tak pernah sama sekali terlibat dalam penyusunan syarat-syarat tersebut,” ungkapnya.

Di sisi lain, sejumlah uang memang diakuinya digunakan untuk kepentingan para pejabat di lingkungan Pemkab PPU, khususnya Bupati PPU kala itu AGM. Seperti membayar jet pribadi atau helikopter yang digunakan AGM, hingga pemberian sejumlah uang tunai atau transfer ke rekening Nur Afifah Balqis, kerabat AGM.

Sementara itu, Karim Abidin menerangkan dalam pembelaannya, dirinya hanya membantu proses keuangan di PBT sejak April 2021. Ketika pencairan penyertaan modal tahap dua diberikan Pemkab PPU. Sejak awal bekerja, lanjut dia, dirinya sudah diberi tahu Heriyanto terkait adanya sejumlah uang yang nantinya harus diserahkan ke AGM. Baik tunai maupun ditransfer ke rekening Nur Afifah Balqis. “Saya hanya menjalankan perintah dari dirut PBT Heriyanto,” sebutnya.

Dia berharap, ada keringanan dalam putusan yang diberikan majelis hakim nantinya. Mengingat, seluruh data keuangan yang menjadi bukti dalam perkara ini merupakan penyusunan kas keuangan PBT yang dilakukannya. Sebelum dirinya menjabat, PBT bahkan tak memiliki pencatatan arus keuangan yang jelas.

“Termasuk ke mana saja uang-uang itu digunakan semua tercatat dalam pembukuan yang saya berikan ke penyidik KPK dan akhirnya menjadi bukti dalam perkara ini,” tuturnya.

Untuk diketahui, Heriyanto dituntut KPK selama 7 tahun pidana penjara dengan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan pidana kurungan. Dia juga dibebankan uang pengganti Rp 4,32 miliar subsider 3 tahun pidana penjara. Sementara itu, Karim Abidin dituntut selama 5 tahun 6 bulan pidana penjara dengan denda serupa. Karim dibebankan uang pengganti Rp 1,07 miliar subsider 2 tahun pidana penjara.

Selepas nota pembelaan dibacakan, JPU KPK memilih menanggapi pembelaan para terdakwa itu secara lisan dan tetap pada tuntutannya. Atas tanggapan itu, majelis hakim menjadwalkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan pada 5 Maret 2024. (ryu/dwi/k8)