Ketujuh Terdakwa Pencoblosan Lebih Sekali di Tarakan Divonis 6 Bulan

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tarakan memvonis ketujuh terdakwa pelanggaran pidana pemilu dengan perbuatan melakukan pencoblosan lebih dari satu, dengan percobaan 6 bulan penjara denda Rp 2 juta subsider 1 bulan kurang penjara.

Vonis tersebut didapati lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam tuntutannya, JPU menuntut agar ketujuh terdakwa dihukum pidana penjara 10 bulan denda Rp 10 juta subsider 2 bulan kurang penjara, apabila tidak membayar denda. Sidang dengan agenda putusan tersebut berlangsung di PN Tarakan pada Rabu (3/4) lalu.

Persidangan kembali berlangsung secara in absentia lantaran ketujuh terdakwa yaitu Mas'ud, Suryati, Lutfy Zulkarnaen, Nur Alfin Hasanah, Faridah Al-Akhyar, Amriana dan Zulkifli didapati masih tidak menghadiri persidangan.

"Pidana penjara 6 bulan ini tidak perlu dijalani dan hanya diberikan masa percobaan selama 8 bulan," kata Humas PN Tarakan, Imran Marannu Iriansyah.

Diakui Imran, ada beberapa pertimbangan majelis hakim yang memvonis ketujuh terdakwa dengan lebih rendah dari tuntutan JPU. Setelah melewati sidang dengan agenda pembuktian, di TPS yang menjadi tempat para terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya, sudah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). "Artinya sudah netralisir kembali surat suara yang lebih. Berdasarkan itu maka hakim sepakat untuk percobaan," ujarnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Tarakan Harismand menyatakan terhadap putusan majelis hakim PN Tarakan tersebut, pihaknya akan mengajukan upaya hukum banding. Adapun salah satu alasan pihaknya mengajukan banding, lantaran putusan majelis hakim tersebut dinilai lebih rendah dari tuntutan. "Kami punya waktu 3 hari untuk menyusun memori banding," ungkapnya.

"Para terdakwa ini kan tidak pernah kooperatif dari penyidikan hingga penentuan. Bahkan akibat perbuatan ketujuh terdakwa ini harus dilakukan PSU," pungkasnya. (zar/lim)