Kasus Kejahatan Terhadap Anak di Pontianak Kian Meningkat Sepanjang 2024

Kasus kejahatan terhadap anak, seperti dari cabul, persetubuhan, protitusi hingga kekerasan mengalami peningkatan sepanjang 2024.  Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Antonius Trias Kuncorojati, mengatakan, pihaknya membagi dua kategori terhadap kasus kejahatan yang melibatkan anak. 

Kategori pertama, lanjut Trias, anak berhadapan dengan hukum atau berstatus sebagai tersangka, yakni cabul empat orang, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 14 orang, kekerasan terhadap anak sembilan orang, persetubuhan 16 orang, eksploitasi tiga dan kepemilikan senjata tajam sebanyak tujuh orang.  

"Kasus kejahatan terhadap anak baik korban maupun pelaku mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya," kata Trias.  Trias menuturkan, jika kasus terhadap anak yang terjadi di tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkatkan dua kali lipat. 

"Harus diakui kejahatan terhadap anak, baik cabul, persetubuhan maupun yang lain memang menjadi perhatian kami dan harusnya menjadi perhatian semua pihak," ucap Trias. Trias menyatakan, dalam perkara kejahatan terhadap anak pihaknya mengacu pada sistem peradilan anak yang ada pada Undang undang nomor 11 tahun 2012 dan aturan hukum lainnya. 

Trias menjelaskan, terhadap anak berhadapan dengan hukum kebanyakan, dilakukan penahanan namun penahanan dilakukan harus terpisah dengan pelaku pidana dewasa.

Biasanya anak-anak yang ditahan adalah anak-anak yang sudah putus sekolah, orangtua tidak lengkap. "Mengapa anak-anak dengan latar belakang putus sekolah, orangtua tidak lengkap ditahan? Ini kami lakukan untuk menghindari mereka melarikan diri, karena tidak ada yang mengawasi sehingga dikhawatirkan mengulangi perbuatannya," tutur Trias.

Trias menyatakan, khususnya cabul dan persetubuhan yang melibatkan baik anak sebagai korban maupun pelaku, maka sesuai dengan Undang undang tentang kekerasan seksual tahun 2022, dimana tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan dengan restoratif justice kecuali anak-anak. 

Trias menjelaskan, kecuali anak-anak tersebut pihaknya mengacu pada diversi. Diversi sendiri dapat dilakukan jika pasal yang persangkaan dibawah pidana tujuh tahun. 

Rata-rata, Trias menambahkan, pasal yang dikenakan terhadap pelaku perlindungan anak adalah pasal dengan ancaman pidana penjaranya di atas sepuluh tahun. Sehingga diversi tidak dapat dilakukan.  "Tidak ada upaya keadilan restoratif atau penyelesaian perkara khususnya cabul dan persetubuhan terhadap anak diluar persidangan," pungkas Trias. (adg)