Sidang Perkara Pembangunan Irigasi Lembudud di Krayan, Terdakwa Divonis Paling Tinggi 9 Tahun,

SIDANG putusan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan jaringan daerah irigasi Lembudud di Desa Lembudud, Kecamatan Krayan tahun anggaran 2020 berlangsung pada Rabu (19/6) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun tiga terdakwa yakni Samuel BB Siran anak dari Benyam bin Siran, Bambang Tribuwono bin Sudarno dan Soesetyo Triwibowo bin Soejono.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Nunukan, Ricky Rangkuti menyampaikan tim jaksa penuntut umum (JPU) pada bidang tindak Pidsus, Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan telah melaksanakan rangkaian proses persidangan. Dan pada Rabu (19/6) sidang pada agenda putusan.

“Untuk terdakwa Samuel BB Siran dilaksanakan pada Selasa (11/6). Sedangkan terdakwa Bambang Tribuwono, Soesetyo Triwibowo yang dilaksanakan pada Rabu (19/6) di PN Tipikor, Samarinda, Kaltim,” ucap Ricky Rangkuti, (23/6).

“Perbuatan tiga terdakwa itu telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 11.974.907.467,78,” sebutnya. Dirincikan, untuk terdakwa Samuel BB Siran dinyatakan bersalah dengan putusan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta rupiah subsidair pidana kurungan selama 2 bulan.

“Serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 9.708.407.467,78 subsidair pidana penjara 4 tahun dan putusan sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap,” ungkapnya.

Bambang Tribuwono dipidana penjara selama 6 tahun, denda sebesar Rp 300 juta subsidair pidana kurungan selama 1 bulan dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 1.560.000.000 subsidair pidana penjara 3 tahun.

Kemudian, terdakwa Soesetyo Triwibowo pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000 subsidair pidana kurungan selama 1 bulan penjara.

“Para terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara sebesar Rp 656.500.000 pada rekening Kejaksaan Negeri Nunukan melalui rekening bank dan Kejari Nunukan disetorkan ke rekening negara dan diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara,” bebernya.

Untuk diketahui, para terdakwa melancarkan aksinya dengan modus pengaturan pekerjaan dalam proses tambah kurang (CCO). Pekerjaan ini menyimpangi output pekerjaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018.

Sehingga menguntungkan para tersangka dan juga hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dikarenakan pekerjaan tidak selesai. Untuk diketahui, tersangka melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP sebesar Rp 11.974.907.467,78.

Pembangunan jaringan irigasi bersumber dari APBN Kementerian PUPR dan terdaftar sebagai paket pekerjaan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III di Samarinda. (akz/lim)