Peraturan Baru Tak Cukup, Razia Miras di Samarinda Harus Lebih Masif

Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda.

Dalam aturan tersebut memperbarui sejumlah izin yang sudah tidak berlaku lagi, diantaranya keberadaan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dalam Pasal 3 Ayat 1 di perda itu ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C wajib memperoleh perizinan berusaha perdagangan besar atau eceran Minuman Beralkohol dan atau Perizinan Berusaha bidang pariwisata melalui Sistem Online Single Submission (OSS) berbasis Risiko.

Adapun yang dimaksud berbasis risiko telah dirincikan pada ayat 2, yaitu memiliki Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) untuk kegiatan perdagangan besar Minuman Beralkohol, Surat Keterangan Pengecer (SKP) untuk kegiatan Pengecer Minuman Beralkohol dan Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL) untuk Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C untuk minum di tempat.

Tak sampai di situ saja, peredaran minol dari semua golongan juga dibatasi hanya untuk bar, hotel, restoran dan hotel berbintang, sesuai ketentuan dalam pasal 6 ayat 1. Sedangkan minol tradisional hanya diperboleh setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan telah mendapat izin dari wali kota.

Pengawasan tersebut tidak hanya menyasar ke sejumlah warung kelontong yang selama ini sering terjaring razia, namuns juga ke beberapa tempat yang saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi. Sebut saja tempat-tempat karaoke yang sebelumnya masih diperbolehkan, namun di dalam aturan baru ini sudah tidak diperkenankan lagi.

“Tempat karaoke itu ada persyaratan lain. Khusus untuk karaoke keluarga itu tidak boleh ada minuman beralkohol lagi di situ,” ungkapnya. Diakuinya selama ini masih ada beberapa kafe yang juga main kucing-kucingan menjual minol dengan kadar ringan.

Sebab dari beberapa pengusaha mengaku telah memiliki izin dari OSS, sehingga hal ini sempat menjadi dilema untuk melakukan penertiban. Sedangkan untuk memperoleh izin OSS yang dibentuk dari pusat, sangat mudah didapatkan.

“Kalau sekarang tidak cukup hanya OSS, masih ada juga persyaratan yang harus dipenuhi. Kaitannya dengan Pemkot Samarinda,” sebutnya. Begitu juga dengan peredaran minol yang ada di Tempat Hiburan Malam (THM) yang sempat menjadi dilema.

Sebab aturan ini baru dikeluarkan pada tahun 2023, sedangkan keberadaan THM sudah lama ada sebelum aturan ini disahkan. Menyikapi hal ini, Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengatakan hal tersebut tidak dipermasalahkan, sehingga masih diperbolehkan beredar.

“Karena ini kaitannya dengan investasi dari masyarakat yang besar di situ,” tutur Joha. Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Asisten II Marnabas Patiroy menjelaskan saat ini pihaknya juga tengah menggdok peraturan wali kota (perwali) yang harus segera dirampungkan oleh pihaknya.

Meski akan memakankan waktu lama, namun di dalam perwali turunan dari perda ini, nantinya akan mengatur secara tegas mengenai lokasi yang tidak diperkenankan lagi penjualan minol, yaitu dekat permukiman dan sekolah. “Ini sedang kami perdalam, pertengahan Juli insha Allah sudah selesai,” pungkasnya. (hun/nha)