Tiga Mantan Petinggi PT IMC Pelita Logistik Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa Sebut Kerugian Korban Capai Rp106 M

Ketiga terdakwa tersebut adalah Toyowano, mantan manajer komersial (terdakwa I); Iriawan Ibarat, mantan direktur utama (terdakwa II); dan Harry Thjen, mantan direktur komersial dan operasional (terdakwa III).

Jaksa menilai ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penarikan barang milik sendiri atau pemiliknya dari orang lain yang memiliki hak pakai atas barang tersebut. Perbuatan ini melanggar Pasal 404 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan tunggal yang diajukan oleh JPU.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III masing-masing dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ujar JPU dalam pembacaan tuntutan.

Jaksa menilai beberapa hal memberatkan para terdakwa. Perbuatan mereka dinilai merusak citra bisnis perdagangan dan pengangkutan batu bara. Selain itu, para terdakwa berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan dan tidak menunjukkan penyesalan.

Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Kalsel, Ramdhanu Dwiyantoro, meyakini bahwa kasus ini menyebabkan kerugian besar bagi korban. Ia juga percaya kasus ini akan berdampak positif bagi bisnis perdagangan dan pengangkutan batu bara. Sebab, putusan pidana kasus ini bisa menjadi preseden untuk kasus serupa di masa depan dan meningkatkan standar etika bisnis di industri.

“Dalam perkara pidana, fokus utamanya adalah mencari kebenaran materiil. Selama ada unsur pidana, proses pidana akan terus berjalan,” ujar Ramdhanu kepada wartawan di PN Batulicin, Selasa (20/8/2024) petang.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Sabri Noor Herman, menyatakan bahwa pihaknya akan menanggapi tuntutan JPU dalam nota pembelaan pada persidangan berikutnya. Ia juga berharap hakim akan memutuskan perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

“Jika Pasal 404 tidak dapat dibuktikan jaksa, hakim harusnya bisa memutuskan dengan tepat,” terangnya.

Sabri menjelaskan bahwa perkara ini muncul ketika PT IMC mengalihkan armada floating crane barge Ben Glory dari Kaltim karena tidak ada pesanan dari mitra kerja sama, yakni PT Sentosa Laju Energy (SLE).

Menurutnya, pengalihan ini sudah sesuai dengan perjanjian kontrak. Dalam kontrak tersebut, jika tidak ada permintaan alih muat batu bara dari mitra, PT IMC sebagai penyedia jasa berhak mengalihkan kapal itu.

Sabri mengatakan, akibat pengalihan ini, tiga petinggi PT IMC dilaporkan ke Polda Kalsel oleh mitra bisnisnya dengan tuduhan tindak pidana yang dianggap tidak sesuai kontrak. “Padahal, perjanjian menyebutkan bahwa perselisihan harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia,” jelas Sabri.

Berdasarkan surat dakwaan para terdakwa dijelaskan, perkara ini bermula pada 2022 ketika PT SLE menyewa kapal floating crane barge Ben Glory milik PT IMC untuk proyek alih muat batu bara dari tongkang ke vessel di perairan Muara Berau, Kaltim.

Perjanjian sewa yang berlaku dari 1 September 2022 hingga 31 Agustus 2023 ini ditandatangani oleh PT SLE dan PT IMC melalui direksi masing-masing. Tan Paulin selaku Direktur PT SLE ikut menandatangi kontrak bernomor C/FLF/SLE/22-050 ini.

Namun, pada Maret 2023, PT IMC secara sepihak menyewakan kembali kapal Ben Glory kepada PT Dianta Daya Embara ke perairan Bunati di Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, tanpa persetujuan PT SLE. Dalam hal ini, Iriawan Ibarat dan Harry Thjen memerintahkan Toyowano untuk memberhentikan dan memindahkan kapal Ben Glory. Padahal PT SLE masih memiliki hak pakai kapal tersebut.

Akibat perbuatan ini, proses alih muat batu bara PT SLE terhenti. Alih muat menggunakan kapal Ben Glory hanya mencapai 881.964 metrik ton, sementara 1.618.036 metrik ton lainnya belum dilakukan. Hal ini menimbulkan biaya demurrage hingga Rp106 miliar.(*)