Pembalakan Liar di Kaltim Masih Masif, Buronan Jaringan Kejahatan Lingkungan Jawa-Kalimantan Ditangkap

Masifnya aksi ilegal di Kalimantan Timur, khususnya terkait illegal logging, menjadi peringatan keras agar tak ada aksi pembalakan liar di dunia kehutanan.

SAMARINDA–Hutan Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Namun, kegiatan pengerusakannya terbilang cukup tinggi.

Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan menyudahi pelarian AE, seorang direktur dari UD KSJ yang ada di Kabupaten Berau. Tujuh bulan buron, pelaku dibekuk di Samarinda, Senin (9/9) lalu.

Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani dalam konferensi pers (25/9) menjelaskan, perburuan AE yang sudah lama masuk sebagai daftar pencarian orang (DPO) adalah bagian dari konsistensi menindak tegas perusak hutan. Jaringan AE merupakan kejahatan lintas pulau antara Jawa-Kalimantan.

Penindakan terhadap AE merupakan jaringan lama yang sudah beroperasi dan sempat mengirim 55 kontainer yang isinya sekitar 767 meter kubik ke Pelabuhan Teluk Lamong. Gakkum menindak tegas pada 2 dan 8 Maret lalu. “Karena AE buron, sebelumnya ada menangkap AK (59) yang sudah dikenakan vonis 1 tahun 6 bulan di PN Berau. IR (34) menjalani proses sidang di PN Surabaya. Termasuk mendalami tersangka MB (49) dan beberapa pihak terkait lainnya,” ujar Rasio Sani.

Di aksi pembalakan liar lainnya, Gakkum Wilayah Kalimantan juga sudah menetapkan tiga pelaku lainnya, yakni WS, AD, dan SRY yang beraksi di Kalimantan Barat (Kalbar). Sebanyak 1.519 batang dengan dokumen palsu hasil pembalakan liar tujuan Semarang, Jawa Tengah, diamankan.

“Terhadap proses penegakkan hukum terhadap kayu ilegal, kami mengharapkan hukuman maksimal. Hukuman ringan pasti tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya,” tegas Rasio Sani. Dia juga sudah memerintahkan Satgas Penanganan dan Pemberantasan Illegal Logging Gakkum KLHK, untuk terus mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran kayu ilegal.

Sejauh ini, Gakkum KLHK telah menindak terhadap 2.171 pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan. Sebanyak 801 di antaranya terkait illegal logging.

“Kami ingin konsisten dan tegas menindak pelaku kejahatan lingkungan. Kami ingin membangun tata kelola kehutanan yang lebih baik,” tegasnya.

Disinggung soal kerusakan hutan akibat pembalakan liar, Rasio Sani menyebut tak memiliki data tersebut. Selain itu, dipersilakan untuk berkoordinasi ke pihak terkait. (dra)