Pasutri Balikpapan Tipu Ratusan Warga Lewat Arisan Online Bodong Hingga Ratusan Juta, Ini Cara Mereka Menipu Korban

Sepasang suami istri (pasutri) dari  Balikpapan Utara berhasil meraup keuntungan sekira Rp 900 juta dalam waktu kurang dari satu tahun hanya dengan bermodal handphone (HP).

Namun sayangnya, bisnis yang digeluti oleh keduanya adalah bisnis penipuan yang berkedok arisan online bodong.

Alhasil ratusan warga tertipu, dan kini pasutri itu dijebloskan ke dalam penjara dan sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.

“Bahwa dia terdakwa I YNS (35) bersama dengan terdakwa II ALF (36) pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan November 2023 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan November 2023 bertempat di rumah para terdakwa Perum Mandastana KM 4,5 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan.

Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yogo Nurcahyo SH.

Modus yang dipakai pasutri ini adalah dengan mempromosikan arisan online mereka di berbagai platform media sosial dengan berbagai penawaran menarik. Hal tersebut menarik minat warga, yang mana sebagian besar korbannya adalah kaum hawa.

“Para terdakwa mempromosikan arisan online mereka di media sosial, hal tersebut membuat warga tertarik dan membuat banyak orang yang menjadi korban arisan bodong ini,” tambah Yogo. 

Dalam perkara dengan nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Bpp ini kedua terdakwa dijerat dengan pasal 45A dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun.

“Pasal 45A ayat (1) mengatur tentang sanksi untuk menyebarkan informasi bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.

Sanksi yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar,” tuntasnya. (moe/cal)