Ayah di Malinau Cabuli Anak Kandungnya Selama 10 Tahun dan Ancam Bunuh Cucunya Sendiri

MALINAU - Kepolisian Resor (Polres) Malinau berhasil mengamankan seorang pria berinisial TI (46), yang tega melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri serta melakukan pengancaman pembunuhan terhadap cucunya.

Korban yang telah menjadi sasaran kekerasan seksual sejak usia 16 tahun, tepatnya sejak tahun 2015, akhirnya memberanikan diri melapor setelah pelaku mengancam akan membunuh cucunya dengan sebilah parang jika keinginannya tidak dipenuhi.

Dalam konferensi pers yang digelar oleh Polres Malinau pada Rabu (25/6), Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Malinau, AKP Alamsyah Nugraha, S.T.K., S.I.K., M.H., didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Reginald Yuniawan Sujono, S.Tr.K., S.I.K., M.H., mengatakan, pelaku kerap menggunakan ancaman pembunuhan untuk menekan korban agar menuruti permintaannya.

"Kasus ini akhirnya terungkap setelah korban, yang selama bertahun-tahun mengalami trauma, berani melapor ke pihak kepolisian. Pelaku telah kami amankan dan saat ini tengah menjalani proses hukum. Kami juga memberikan pendampingan psikologis kepada korban," tegas AKP Alamsyah.

Pelaku dijerat dengan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 (Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), junto Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ancaman hukuman yang dikenakan adalah penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Kasus ini mengejutkan masyarakat Malinau dan menjadi pengingat keras akan pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Wakapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak takut melapor apabila menjadi korban atau mengetahui adanya tindak kekerasan seksual.

"Kami siap memberikan perlindungan dan menindak secara hukum para pelaku. Jangan takut untuk bersuara, karena kejahatan seperti ini harus dihentikan," tutup AKP Alamsyah. (*dip)