Tiga Oknum Intel TNI yang Bertugas di Kaltara Didakwa Edarkan Narkoba, Kuasa Hukum: Dakwaan Oditur Militer Kabur

BALIKPAPAN- Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyidangkan tiga oknum anggota TNI yang bertugas sebagai intel asal Komando Resor Militer (Korem) 092/Maharajalila, Kalimantan Utara, yaitu Serma SYN, Serka WAW, dan Kopda HR. Ketiganya didakwa terhadap pelanggaran pidana peredaran gelap narkotika golongan I jenis sabu.

Pada sidang yang digelar belum lama ini, ketiga terdakwa melakukan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan yang dibuat oleh oditur militer. Melalui kuasa hukum para terdakwa yaitu Letda Fikri SH, ketiganya sepakat membantah dakwaan tersebut.

“Setelah membaca surat dakwaan oditur militer pada tanggal 25 Juni 2025, yang berisi setiap orang secara bersama-sama atau sendiri tanpa hak melawan hukum menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli narkotika golongan satu, dan setiap orang secara bersama-sama atau sendiri, tanpa hak melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan satu yang beratnya melebihi 5 gram dari isi surat dakwaan tersebut, maka saya selaku kuasa hukum para terdakwa keberatan,” bantah Fikri di hadapan majelis hakim.

Mereka membantah telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika seperti yang didakwakan. Mereka mengatakan dengan tegas bahwa ketiganya bahkan tidak pernah menyentuh dan menguasai barang haram tersebut. Barang haram tersebut merupakan milik saksi AR yang mana pada saat itu mengatakan menitip tas di tempat terdakwa I. Hingga tas itu diambil kembali, para terdakwa tidak pernah menyentuh barang tersebut

“Terdakwa I tidak pernah menguasai atau mengedarkan narkoba tersebut, para saksi tidak pernah menyebutkan barang narkotika tersebut adalah milik para terdakwa namun barang tersebut adalah milik saudara AR dan tidak pernah berpindah tangan kepada pada terdakwa. Narkoba tersebut sebelumnya dikuasai oleh saksi AR dan kemudiaan AR mengatakan pada terdakwa I, bang saya titip tas dulu di rumah abang, nanti saya ambil,” tambah Fikri.

Ia juga membantah mengenai pernyataan bahwa saksi AR memberikan uang Rp 50 juta kepada para terdakwa sebagai uang bagi hasil penjualan sabu. Hal tersebut tidaklah benar, para terdakwa tidak pernah menikmati uang hasil penjualan narkoba hingga saat ini. Kuasa hukum menyatakan bahwa dakwaan oditur militer kabur dan tidak dapat diterima.

“Para terdakwa tidak pernah menerima keuntungan dari narkotika tersebut sampai dengan saat ini, para terdakwa tidak pernah melakukan jual beli. Dengan demikian dakwaan oditur militer tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Kami meminta agar majelis hakim menerima eksepsi kuasa hukum sepenuhnya. Dakwaan oditur militer batal demi hukum dan tidak dapat diterima, dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan,” pinta Fikri kepada majelis hakim yang terdiri dari Letkol Chk Dendi Sutiyoso Suryo Saputro SH, Letkol Kum Irwan Tasri, SH, MH, Mhan, Mayor Laut (H) Kasman Yori Harefa, SH, MH. (moe/cal)