AMUNTAI - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU), menetapkan dan melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka.
Mereka masing-masing, berinisial ARS dan ARY. Keduanya diduga terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pada Proyek Pembuatan Fasilitas Sanitasi WC Sehat di daerah kumuh dan padat penduduk. Proyek yang diinisasi Dinas Perumahan, Wilayah Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dinas Perkim-LH) tahun anggaran 2019 memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000.
Kepala Kejari HSU, Dr Albertinus P Napitupulu menerangkan penetapan dan penahanan kedua tersangka tersebut berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang cukup, berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP.
“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,” ujarnya. Penahanan tersebut dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. “Berdasarkan hasil penyidikan kami, keduanya mengindikasi kuat adanya kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp245.166.000,” terangnya.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari HSU, Akhmad Zahedi Fikry menerangkan bahwa terhadap para tersangka belum pernah dilakukan penuntutan terhadap perkara ini.
Sehingga penetapan tersangka terhadap keduanya bukan merupakan nebis in idem. “Tersangka ARY sebagai Direktur CV ABE, meminjamkan CV-nya tersebut kepada tersangka ARS sebagai konsultan pengawas pada proyek WC Sehat pada saat itu,” tambahnya.
Selanjutnya, tersangka ARS tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai konsultan pengawas, yaitu salah satunya mengawasi pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!