Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dari 15 ke 13 Tahun, Putusan Banding Kasus Pencabulan Ponpes Tenggarong Seberang Picu Kekecewaan Jaksa dan Korban

E
Sidang guru pelaku pencabulan di Ponpes Tenggarong Seberang bulan Februari lalu (Elmo/Prokal.co)
Sidang guru pelaku pencabulan di Ponpes Tenggarong Seberang bulan Februari lalu (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG - Putusan banding yang memangkas hukuman pelaku pencabulan berinisial MAB di lingkungan pondok pesantren (Ponpes) di Tenggarong Seberang menyisakan kekecewaan. Di tengah harapan keadilan bagi korban, vonis justru berkurang dua tahun dari putusan sebelumnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitri Ira Purnawati merespons putusan banding perkara pencabulan di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang yang menurunkan hukuman terdakwa. Dalam putusan tersebut, vonis pidana penjara yang semula 15 tahun dipangkas menjadi 13 tahun. Penurunan ini memicu keprihatinan dari pihak penuntut.

“Memang sedih juga melihat putusannya turun menjadi 13 tahun,” ujar Fitri. Ia mengaku belum mengetahui secara rinci pertimbangan majelis hakim dalam mengurangi hukuman tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa sebagian besar tuntutan jaksa tetap diakomodasi.

Advertisement

Perubahan hanya terjadi pada lamanya pidana penjara, sementara aspek lain dalam putusan tetap dipertahankan. Tetapi Fitri juga memastikan hak korban tetap terlindungi. Restitusi yang sebelumnya diajukan tetap dikabulkan dalam putusan banding. “Untuk restitusi tetap dikabulkan,” jelasnya. Hal ini menjadi poin penting yang masih sesuai dengan tuntutan jaksa, meskipun vonis pidana mengalami penurunan.

Kekecewaan juga datang dari keluarga korban. Mereka mempertanyakan alasan di balik pengurangan hukuman tersebut. Namun, Fitri menegaskan bahwa kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi keputusan majelis hakim. “Kami sampaikan kepada keluarga korban bahwa itu adalah kewenangan hakim,” katanya.

Terkait langkah hukum lanjutan, ia menyebut opsi kasasi ke Mahkamah Agung masih terbuka. Saat ini, pihaknya menunggu sikap dari terdakwa maupun penasihat hukumnya. Karena, secara internal kejaksaan tidak wajib langsung mengajukan kasasi apabila putusan masih berada di atas dua pertiga dari tuntutan awal.

Advertisement

Meski demikian, kekhawatiran keluarga korban tetap menjadi perhatian, terutama terkait kemungkinan perubahan hukuman apabila proses kasasi ditempuh. Fitri menambahkan, batas waktu pengajuan kasasi adalah 14 hari sejak putusan banding diberitahukan. Dengan putusan diterima pada 21 April 2026, tenggat waktu diperkirakan berlangsung hingga awal Mei. “Kita tunggu saja perkembangan hingga awal Mei nanti,” tutup Fitri. (moe) 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

 Disdikbud Kukar Nonaktifkan Sementara Guru SMP Tenggarong yang Diduga Kirim Pesan Pelecehan

Disdikbud Kukar Nonaktifkan Sementara Guru SMP Tenggarong yang Diduga Kirim Pesan Pelecehan

Disdikbud Kukar Nonaktifkan Sementara Guru SMP Tenggarong yang Diduga Kirim Pesan Pelecehan

Kasus Dugaan Pelecehan di Ponpes Kukar Mengemuka, 11 Santriwati Melapor ke Polisi

Kasus Dugaan Pelecehan di Ponpes Kukar Mengemuka, 11 Santriwati Melapor ke Polisi

Kasus Dugaan Pelecehan di Ponpes Kukar Mengemuka, 11 Santriwati Melapor ke Polisi PROKAL.CO, TENGGARONG – Dugaan tindak kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seber

Kasus Pelecehan Anak Disabilitas di Berau: Oknum Guru Dinonaktifkan, Disdik Kaltim Tunggu Putusan Hukum

Kasus Pelecehan Anak Disabilitas di Berau: Oknum Guru Dinonaktifkan, Disdik Kaltim Tunggu Putusan Hukum

Kasus Pelecehan Anak Disabilitas di Berau: Oknum Guru Dinonaktifkan, Disdik Kaltim Tunggu Putusan Hukum

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer