SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyoroti isu krusial mengenai ketimpangan akses pendidikan tingkat SMA di Kaltim. Persoalan yang sudah berlangsung lama ini dinilai belum mendapatkan solusi konkret dari pemerintah daerah, terutama di beberapa wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa setidaknya empat kecamatan di Kukar hingga kini dilaporkan belum memiliki bangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri yang memadai. Kecamatan yang terdampak parah meliputi Muara Wis, Muara Muntai, Marangkayu, Kota Bangun.
Akibat minimnya fasilitas pendidikan negeri, sejumlah pelajar di wilayah tersebut terpaksa harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Pilihan lain adalah bersekolah di lembaga swasta yang tentunya memerlukan biaya pendidikan yang lebih tinggi.
Situasi ini membuat perwakilan masyarakat mendesak agar Pemerintah Provinsi segera merealisasikan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Kebutuhan akan SMA negeri dianggap mendesak mengingat jumlah lulusan SMP di empat kecamatan tersebut terus meningkat setiap tahunnya.
"Ini bukan hal baru. Kami sudah mendengar persoalan ini sejak lama, namun kemampuan fiskal daerah sangat berpengaruh,” ujar Andi Satya Adi Saputra pada Kamis (27/11/2025).
Menurutnya, pemotongan anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang menghambat realisasi pembangunan sekolah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas strategis dalam pembangunan daerah.(adv/dprdkaltim/i)
