Pinjaman Rp820 Miliar ke Bankaltimtara Tanpa Catatan BPK, Bupati Kukar: Sesuai Aturan

PROKAL.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan langkah peminjaman dana sebesar Rp820 miliar ke Bankaltimtara telah sesuai ketentuan dan tidak mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu disampaikan Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri, usai menyerahkan laporan keuangan unaudited Pemkab Kukar tahun 2025 ke Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Selasa (31/3/2026).
Aulia menegaskan, kebijakan pinjaman tersebut tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan telah melalui proses konsultasi dengan berbagai pihak terkait.
“Perlu kami sampaikan bahwa pinjaman itu tidak dilakukan secara tiba-tiba. Sebelumnya, kami sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Bina Keuangan Daerah, kemudian dengan BPK, OJK, serta stakeholder terkait lainnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pinjaman tersebut dilakukan untuk mengatasi persoalan arus kas daerah di tengah adanya kewajiban yang harus segera diselesaikan.
“Pinjaman ini bertujuan untuk mengatasi arus kas,” katanya.
Menurut Aulia, saat ini Pemkab Kukar masih memiliki dana kurang salur dari pemerintah pusat yang nilainya cukup besar. Berdasarkan peraturan terbaru dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Pemkab Kukar memiliki dana kurang salur dari pemerintah pusat sebesar sekitar Rp3 triliun.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi, mulai dari pembayaran kepada pihak ketiga hingga kebutuhan menjelang Ramadan.
“Kami juga memiliki kewajiban, seperti pembayaran kepada pihak ketiga, pembayaran THR ASN, serta kebutuhan lainnya menjelang Ramadan,” jelasnya.
Ia menegaskan, kewajiban kepada pihak ketiga tersebut telah melalui proses audit dan review oleh Inspektorat sehingga harus segera diselesaikan. Aulia mengingatkan, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, dampaknya bisa meluas hingga ke masyarakat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




