Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hendra Soroti Wacana Pembatasan Produksi Tambang di Kukar, Picu Kekhawatiran PHK 

E
Anggota Komisi II DPRD Kukar, Hendra (Istimewa)
Anggota Komisi II DPRD Kukar, Hendra (Istimewa)

Advertisement

 

PROKAL.CO, TENGGARONG – Ketidakpastian arah kebijakan sektor pertambangan di tingkat pusat mulai memicu kekhawatiran di daerah. DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menilai wacana pembatasan produksi berpotensi berdampak langsung pada tenaga kerja, terutama melalui ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Anggota Komisi II DPRD Kukar, Hendra, mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian final terkait kebijakan pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang yang menjadi acuan produksi.

Advertisement

“Sejauh ini kita masih menunggu kepastiannya seperti apa. Karena persoalan PHK ini berkaitan dengan adanya batasan RKAB,” ujarnya. Menurutnya, arah kebijakan pembatasan produksi tidak bisa dilepaskan dari kondisi global, khususnya dinamika harga energi seperti minyak dan batu bara yang fluktuatif. Kondisi tersebut turut memengaruhi keputusan pemerintah pusat dalam menentukan volume produksi nasional.

Di tengah situasi itu, Hendra berharap ada penyesuaian kebijakan agar dampak terhadap pekerja tambang, khususnya di Kukar, dapat ditekan. “Sehingga mungkin masalah RKAB ini bisa menyelesaikan atau menyelamatkan karyawan teman-teman kita di tambang,” katanya.

Pekeeja berada di posisi paling rentan jika perusahaan melakukan efisiensi akibat pembatasan produksi. Karena itu, DPRD Kukar terus mencermati langkah yang diambil perusahaan sebagai respons terhadap kondisi tersebut.

Advertisement

Hendra juga menyoroti pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait penurunan RKAB yang masih menjadi perhatian luas. Di sisi lain, muncul sinyal berbeda dari Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan peningkatan produksi mengikuti perkembangan harga energi global.
Menurutnya, perbedaan arah kebijakan tersebut menunjukkan dinamika di tingkat pusat masih sangat cair dan perlu dicermati secara hati-hati oleh pemerintah daerah.

DPRD Kukar, lanjutnya, akan terus mengawal perkembangan kebijakan tersebut sekaligus menyiapkan langkah antisipatif untuk melindungi tenaga kerja jika skenario terburuk benar-benar terjadi. “Penting bagi pemerintah untuk siap merumuskan langkah strategis dalam melindungi tenaga kerja jika skenario terburuk itu terjadi,” pungkasnya. (moe)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kukar Siap Kerja Diperkuat Poliran, Pencari Kerja Disiapkan hingga Penempatan

Kukar Siap Kerja Diperkuat Poliran, Pencari Kerja Disiapkan hingga Penempatan

Sinergi Pemkab dan Polres Kukar terhadap program Poliran dan Kukar Siap Kerja (Elmo/Prokal.co) Kukar Siap Kerja Diperkuat Poliran, Pencari

Konektivitas Antar Kecamatan Jadi Prioritas, Kukar Usulkan Enam Ruas Jalan untuk Pembiayaan SMI

Konektivitas Antar Kecamatan Jadi Prioritas, Kukar Usulkan Enam Ruas Jalan untuk Pembiayaan SMI

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co) Konektivitas Antar Kecamatan Jadi Prioritas, Kukar Usulkan Enam Ruas Jalan untuk Pembiaya

SAE Pastarung Lapas Tenggarong Jadi Ruang Belajar Pertanian bagi Anak-anak

SAE Pastarung Lapas Tenggarong Jadi Ruang Belajar Pertanian bagi Anak-anak

Kunjungan TK Bhayangkari Tenggarong ke SAE Pastarung (Ist/Lapas Tenggarong) SAE Pastarung Lapas Tenggarong Jadi Ruang Belajar Pertanian ba

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer