Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dari Desa Hingga Pusat, Pemkab Kukar Selaraskan Program Kerja Tahun 2027 Melalui Musrenbang

E
Musrenbang Pemkab Kukar untuk RKPD Tahun 2027 (Elmo/Prokal.co)
Musrenbang Pemkab Kukar untuk RKPD Tahun 2027 (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

 

PROKAL.CO, TENGGARONG - Harapan warga dari desa hingga kota dikumpulkan dalam satu meja. Di forum Musrenbang, suara itu tak sekadar didengar, tetapi dirangkai agar sejalan dengan arah pembangunan daerah hingga nasional.

Hal ini yang menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menyelaraskan  program pembangunan dari tingkat desa, daerah, provinsi hingga pusat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.

Advertisement

Komitmen itu disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Aula Kantor Bappeda Kukar, Senin (20/4/2026). Turut didampingi Wakil Bupati Rendi Solihin, Sekda Sunggono, Forkopimda Kukar, DPRD Kukar, akademisi, serta perwakilan masyarakat.

“Musrenbang ini merupakan tahapan untuk mengelaborasi dan menyatukan seluruh usulan pembangunan, mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, hingga hari ini di tingkat kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027,” ujarnya.

Aulia menyebut, forum ini menjadi titik temu antara aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan yang telah dirancang, termasuk penyelarasan dengan dokumen RPJMD dan kebijakan pemerintah di tingkat lebih tinggi.

Advertisement

Dengan menyelaraskan dokumen RPJMD yang telah disusun dan kondisi nyata di lapangan. Hasilnya nanti akan dituangkan dalam dokumen RKPD 2027, kemudian dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan. Yang dimana pemerintah juga menyampaikan kerangka kebijakan pembangunan tahun 2027. 

“Alhamdulillah, hal itu mendapat respons positif dari peserta yang turut memberikan masukan, dan telah dituangkan dalam berita acara yang disepakati bersama,” lanjutnya.

Aulia menegaskan, pembangunan ke depan harus berjalan dalam kerangka yang terarah dan terintegrasi agar tidak ada wilayah yang tertinggal.

“Kalau berbicara infrastruktur, semua harus berada dalam kerangka kebijakan yang jelas. Kami tidak ingin ada wilayah yang tertinggal hanya karena tidak terwakili dalam forum,” tegasnya.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Wajib Belajar Prasekolah 1 Tahun di Kukar, Bunda PAUD Minta Desa Jemput Bola

Wajib Belajar Prasekolah 1 Tahun di Kukar, Bunda PAUD Minta Desa Jemput Bola

Publikasi dan Sosialisasi Strategi Pelaksanaan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah Tahun 2026 di Pendopo Odah Etam (Elmo/Prokal.co)

Dukung Operasi Patuh Mahakam, Dishub Kukar Siapkan Personel hingga Pemeriksa Kelaikan Kendaraan

Dukung Operasi Patuh Mahakam, Dishub Kukar Siapkan Personel hingga Pemeriksa Kelaikan Kendaraan

Kadishub Kukar Ahmad Junaidi mendampingi Kapolres AKBP Khairul Basyar dan Dandim Letkol Arm Benny Budiman saat apel Operasi Patuh Mahakam (E

Operasi Patuh Mahakam 2026 di Kukar Hingga 8 November, Lima Wilayah Rawan Kecelakaan Jadi Prioritas

Operasi Patuh Mahakam 2026 di Kukar Hingga 8 November, Lima Wilayah Rawan Kecelakaan Jadi Prioritas

gelar pasukan Operasi Patuh Mahakam 2026 yang dipimpin Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar (Istimewa)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer