Nakes Puskesmas Kukar Kerja Berlebihan, DPRD Dorong Evaluasi Layanan 24 Jam 

 

PROKAL.CO, TENGGARONG – Di balik layanan 24 jam yang diharapkan siap siaga, tenaga kesehatan (nakes) di puskesmas Kutai Kartanegara justru menghadapi beban kerja berlebih. Mereka disebut harus bekerja hingga 10–11 jam, bahkan kembali bertugas keesokan harinya tanpa jeda cukup.

 

Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap kualitas pelayanan. Komisi IV DPRD Kukar pun mendesak evaluasi segera terhadap penerapan layanan puskesmas 24 jam.

 

Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan keluhan tersebut disampaikan langsung para nakes dalam rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.

 

“Pelayanan 24 jam ini disampaikan tidak maksimal. Ada yang bekerja sampai 10 bahkan 11 jam, lalu keesokan harinya harus masuk lagi. Ini tentu tidak efektif,” ujarnya.

 

Faisal menyebut, layanan kesehatan 24 jam memang penting untuk menjamin akses masyarakat. Namun, penerapannya harus realistis dan menyesuaikan ketersediaan tenaga di lapangan.

 

DPRD pun meminta Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara segera menyusun kajian dalam waktu satu minggu, dengan melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

 

Kajian tersebut akan menjadi dasar penentuan pola operasional puskesmas ke depan, termasuk opsi pembagian jam layanan berbasis zonasi.

 

“Kita bisa bagi zona. Tidak semua puskesmas harus 24 jam. Ada yang cukup 12 jam, bahkan 10 atau delapan jam,” jelas politikus muda PDI Perjuangan ini.

 

Faisal menegaskan, nakes merupakan sektor vital yang tidak boleh dipaksakan bekerja melebihi batas wajar. Jam kerja berlebih dinilai berisiko langsung pada keselamatan pasien.

 

“Kalau kurang istirahat, pelayanan bisa tidak maksimal, bahkan berpotensi terjadi kesalahan dalam pemberian obat,” tegasnya.

 

Sebagai langkah perbaikan, DPRD juga mendorong penambahan tenaga kesehatan, khususnya di puskesmas dengan jam layanan panjang. Hal ini dinilai penting agar operasional tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar optimal.

 

Evaluasi ini diharapkan segera menghasilkan kebijakan yang lebih proporsional. Keseimbangan antara akses layanan bagi masyarakat dan beban kerja nakes menjadi kunci agar layanan kesehatan tetap aman dan berkualitas. (moe)