Aulia Bantah Pemkab Kukar Tak Dukung Raperda Pesantren: "Jangan Goreng Isu demi Sensasi Politik"

PROKAL.CO, TENGGARONG – Bupati Aulia Rahman Basri membantah keras tudingan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kukar yang menyebut pemerintah daerah tidak berpihak terhadap pengembangan pesantren. Pernyataan itu disampaikan Aulia menyusul polemik belum disetujuinya Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren yang sebelumnya memicu ancaman boikot kebijakan pemerintah daerah dari Fraksi PDIP DPRD Kukar.

“Saya enggak tahu. Saya berani jamin lebih sering saya ke pesantren daripada orang-orang yang mengatakan itu,” tegas Aulia. Ia menilai tudingan bahwa Pemkab Kukar tidak mendukung pesantren bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

Menurutnya, hubungan pemerintah daerah dengan organisasi keagamaan dan pondok pesantren selama ini berjalan aktif melalui berbagai kegiatan keagamaan dan program bantuan. “Teman-teman lihat sendiri bagaimana hubungan Pemkab Kukar dengan pesantren. Siapa yang lebih sering mengikuti safari subuh bersama NU, Muhammadiyah, LDII? Bisa dilihat faktanya di lapangan,” ujarnya.

Aulia juga menyinggung program bantuan santri yang mulai dijalankan pemerintah daerah pada 2026 sebagai bukti konkret dukungan terhadap pesantren. “Sekarang kita luncurkan program 2026, ada 2.662 santri yang mendapat bantuan biaya hidup Rp250 ribu per bulan,” katanya.

Karena itu, ia mengaku terkejut ketika muncul anggapan bahwa pemerintah daerah tidak berpihak terhadap dunia pesantren. “Menurut hemat saya, sesuatu yang aneh dan saya pun kaget setelah tahu dibilang Pemkab Kukar tidak mendukung pesantren. Orang produk kita jelas,” lanjutnya.

Di sisi lain, Aulia meminta polemik terkait raperda pesantren tidak dibawa ke arah yang memicu kegaduhan politik maupun sosial di masyarakat. Ia mengingatkan agar isu keagamaan tidak dijadikan bahan sensasi yang justru berpotensi mengganggu kondusivitas daerah.

“Kalau mau cari sensasi jangan begitu lah. Apalagi ini menyangkut pesantren dan masalah agama,” tegasnya. Menurut Aulia, energi seluruh pihak seharusnya difokuskan untuk pembangunan daerah, bukan memperbesar polemik yang belum jelas ujung persoalannya.

“Kita sekarang bertujuan menjaga kondusivitas daerah. Gunakan energi kita untuk benar-benar membangun daerah, bukan untuk hal-hal kecil yang kemudian digoreng-goreng. Belanda masih jauh,” tutup Aulia. (moe)