Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raperda Pesantren Tuai Sorotan di Paripurna DPRD Kukar, Bapemperda Pastikan Miskomunikasi dan Tetap Diperjuangkan

E
Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Johansyah (Istimewa)
Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Johansyah (Istimewa)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Polemik belum masuknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam agenda Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (11/5/2026) kemarin memicu perhatian sejumlah anggota dewan lintas fraksi.

Di tengah pembahasan agenda paripurna, muncul kebingungan terkait status Raperda Pesantren yang sebelumnya disebut menjadi bagian dari usulan inisiatif DPRD Kukar.

Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar itu membahas dua agenda utama. Yakni nota penjelasan Bupati Kukar terhadap Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2045 serta nota penjelasan DPRD terhadap empat Raperda inisiatif DPRD.

Advertisement

Empat Raperda tersebut meliputi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, Peran Serta Dunia Usaha dalam Kemajuan Destinasi Wisata Hiburan dan Pariwisata, serta Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Johansyah, menjelaskan polemik yang terjadi sebenarnya dipicu miskomunikasi dalam redaksional agenda yang ditampilkan di layar saat rapat berlangsung.

“Karena redaksional di layar tidak menjelaskan secara detail bahwa ini adalah persetujuan bupati terhadap usulan Propemperda DPRD,” ujarnya.

Advertisement

Menurutnya, pada awal pembahasan sejumlah anggota DPRD mengira persetujuan pemerintah daerah hanya berkaitan dengan beberapa raperda tertentu. Kondisi itu membuat sebagian anggota dewan mempertanyakan belum munculnya Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam agenda yang diparipurnakan.

Johansyah menegaskan, Raperda tersebut sejatinya merupakan usulan inisiatif DPRD yang telah dibahas bersama lintas fraksi dan pemerintah daerah, termasuk Bagian Hukum serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar.

“Padahal ini usulan inisiatif DPRD yang kami anggap sangat membantu pengembangan pesantren di Kutai Kartanegara,” katanya.

Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini menilai keberadaan perda tersebut sangat penting karena akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada pondok pesantren melalui APBD.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kukar Siap Kerja Diperkuat Poliran, Pencari Kerja Disiapkan hingga Penempatan

Kukar Siap Kerja Diperkuat Poliran, Pencari Kerja Disiapkan hingga Penempatan

Sinergi Pemkab dan Polres Kukar terhadap program Poliran dan Kukar Siap Kerja (Elmo/Prokal.co) Kukar Siap Kerja Diperkuat Poliran, Pencari

Konektivitas Antar Kecamatan Jadi Prioritas, Kukar Usulkan Enam Ruas Jalan untuk Pembiayaan SMI

Konektivitas Antar Kecamatan Jadi Prioritas, Kukar Usulkan Enam Ruas Jalan untuk Pembiayaan SMI

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co) Konektivitas Antar Kecamatan Jadi Prioritas, Kukar Usulkan Enam Ruas Jalan untuk Pembiaya

SAE Pastarung Lapas Tenggarong Jadi Ruang Belajar Pertanian bagi Anak-anak

SAE Pastarung Lapas Tenggarong Jadi Ruang Belajar Pertanian bagi Anak-anak

Kunjungan TK Bhayangkari Tenggarong ke SAE Pastarung (Ist/Lapas Tenggarong) SAE Pastarung Lapas Tenggarong Jadi Ruang Belajar Pertanian ba

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer