Intervensi Kemiskinan di Kukar, Bupati Aulia Tekankan Bantuan Tepat Sasaran dan Program Siap Kerja

PROKAL.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya memastikan tidak ada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan sosial hingga pemberdayaan ekonomi terus digencarkan sebagai upaya menekan angka kemiskinan di daerah.

Komitmen itu disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat penyaluran Bantuan Permakanan Tahun 2026 bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lanjut usia di Kecamatan Tenggarong, Rabu (13/5/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta bantuan untuk veteran di Balai Pertemuan Umum (BPU) Tenggarong.

Aulia menegaskan, intervensi pemerintah difokuskan pada kelompok rentan yang masuk kategori desil 1 hingga desil 3 agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi.

“Kepada penyandang disabilitas, veteran, dan juga anak terlantar yang masuk dalam desil satu sampai desil tiga. Harapan kita memang intervensi ini kita lakukan agar tidak ada warga masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak bisa makan karena tidak memiliki bahan makanan pokok,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi penerima. Veteran memperoleh bantuan tunai, sementara kelompok rentan lainnya menerima bantuan sembako.

Di sektor pertanian, Pemkab Kukar juga memperkuat dukungan terhadap petani melalui penyaluran 17 unit alsintan yang berasal dari Kementerian Pertanian. Bantuan tersebut diperoleh melalui advokasi anggota DPR RI Dapil Kaltim, Budisatrio Djiwandono.

“Ini sangat berguna untuk warga petani kita. Kami fokus pada jalan usaha tani dan irigasi, sementara dari pusat membantu peralatan pertaniannya,” jelas Aulia.

Meski bantuan terus disalurkan, Aulia mengingatkan pentingnya pengawasan di tingkat desa agar bantuan benar-benar dimanfaatkan oleh penerima yang berhak.

“Kita berharap bantuan-bantuan ini memang dikonsumsi oleh orang-orang yang mendapatkan bantuan tersebut,” ujarnya.

Ia mengakui masih ditemukan potensi penyimpangan dalam pemanfaatan bantuan di lapangan. Karena itu, peran pemerintah desa dinilai krusial dalam memastikan distribusi tepat sasaran.