Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kuota Batu Bara Nasional Dipangkas, Kukar Siapkan Langkah Penyelamatan Pekerja dengan Satgas Khusus

E
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co)
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Kebijakan pemerintah pusat memangkas kuota produksi batu bara nasional mulai memunculkan kekhawatiran di daerah penghasil tambang seperti Kutai Kartanegara (Kukar). Selain berpotensi menekan pendapatan daerah, revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) juga dikhawatirkan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Merespons kondisi itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah antisipasi, terutama untuk melindungi tenaga kerja yang terdampak pengurangan produksi tambang.

“Kami akan aktif menyampaikan kondisi teekini di lapangan kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menerbitkan revisi RKAB,” ujarnya.

Advertisement

Pemerintah pusat diketahui berencana membatasi produksi batu bara nasional menjadi sekitar 600 juta ton. Kebijakan itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga batu bara global sekaligus mengamankan cadangan nasional.

Namun di sisi lain, daerah tambang seperti Kukar dinilai menjadi wilayah yang paling rentan terdampak. Sebab, sektor batu bara masih menjadi salah satu penopang ekonomi dan penyerapan tenaga kerja masyarakat.

Aulia mengakui ancaman PHK menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Kukar mulai mempersiapkan skema penanganan agar pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak langsung terpuruk secara ekonomi.

Advertisement

“Harapannya mereka yang terkena PHK bisa mendapatkan peningkatan kapasitas dan kemampuan agar siap berusaha atau memiliki usaha setelah tidak bekerja lagi,” katanya.

Sebagai langkah awal, Pemkab Kukar telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Satgas tersebut bertugas memantau perusahaan serta menerima laporan terkait jumlah pekerja yang terdampak PHK.

“Kita sudah membentuk Satgas PHK. Jadi perusahaan yang melakukan PHK harus melaporkan jumlah pekerja yang terdampak sehingga bisa kita sinkronkan dengan program Kukar Siap Kerja,” jelasnya.

Tak hanya pendataan, pemerintah daerah juga menyiapkan program peningkatan keterampilan bagi pekerja terdampak agar memiliki peluang masuk ke sektor kerja lain maupun membangun usaha mandiri.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kukar Siap Kerja Diperkuat Poliran, Pencari Kerja Disiapkan hingga Penempatan

Kukar Siap Kerja Diperkuat Poliran, Pencari Kerja Disiapkan hingga Penempatan

Sinergi Pemkab dan Polres Kukar terhadap program Poliran dan Kukar Siap Kerja (Elmo/Prokal.co) Kukar Siap Kerja Diperkuat Poliran, Pencari

Konektivitas Antar Kecamatan Jadi Prioritas, Kukar Usulkan Enam Ruas Jalan untuk Pembiayaan SMI

Konektivitas Antar Kecamatan Jadi Prioritas, Kukar Usulkan Enam Ruas Jalan untuk Pembiayaan SMI

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co) Konektivitas Antar Kecamatan Jadi Prioritas, Kukar Usulkan Enam Ruas Jalan untuk Pembiaya

SAE Pastarung Lapas Tenggarong Jadi Ruang Belajar Pertanian bagi Anak-anak

SAE Pastarung Lapas Tenggarong Jadi Ruang Belajar Pertanian bagi Anak-anak

Kunjungan TK Bhayangkari Tenggarong ke SAE Pastarung (Ist/Lapas Tenggarong) SAE Pastarung Lapas Tenggarong Jadi Ruang Belajar Pertanian ba

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer