Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sengkarut Lahan Transmigrasi Desa Bhuana Jaya: Dugaan Sertifikat Ganda Rp1,7 Miliar Resmi Bergulir ke Polda Kaltim

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Arjuna Ginting
Arjuna Ginting

Advertisement

 
SAMARINDA – Kasus dugaan praktik sertifikat ganda atas lahan transmigrasi di Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kini mencuat ke publik. Kasus yang awalnya dipicu sengketa kepemilikan tanah seluas satu hektare ini menggelinding menjadi isu serius yang menyeret dugaan pemalsuan dokumen pertanahan hingga sorotan tajam terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Kuasa hukum Supriyadi (pemilik lahan/pelapor), Arjuna Ginting, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya dua sertifikat berbeda atas objek tanah yang sama. Kasus ini mulai terendus setelah kliennya meminta pendampingan hukum terkait status lahan transmigrasi yang diklaim telah berpindah tangan ke pihak perusahaan tambang, PT Kutai Makmur Insan Abadi (KMIA).

“Perusahaan menyampaikan bahwa tanah itu sudah dibeli, dan mereka memperlihatkan sertifikat lain yang disebut telah divalidasi. Dari situ kami mulai melihat ada kejanggalan,” ujar Arjuna dalam konferensi pers di kantornya di Samarinda, Senin (25/5/2026) siang.

Advertisement

Rp1,7 Miliar dan Misteri Stempel Merah Garuda

Setelah menelusuri lebih dalam, pihak Arjuna memanggil ahli waris Suparno (pemilik awal) untuk meminta klarifikasi. Dari pertemuan tersebut, ahli waris mengakui bahwa lahan tersebut telah diperjualbelikan kepada perusahaan dengan nilai transaksi fantastis mencapai Rp1,7 miliar.

Namun, Arjuna mempertanyakan dasar transaksi tersebut karena sertifikat yang diyakini asli masih dipegang teguh oleh kliennya. Ia menjelaskan, objek sengketa merupakan tanah transmigrasi yang diterbitkan berdasarkan SK Menteri Transmigrasi tahun 1978, sehingga memiliki karakteristik administrasi yang sangat khusus.

Advertisement

"Kalau sertifikat transmigrasi asli pasti ada tanda khusus berupa stempel merah dan berlatar gambar Burung Garuda. Itu merujuk pada aturan pembatasan peralihan hak tanah transmigrasi yang tidak boleh diperjualbelikan dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Sementara sertifikat yang dipegang pihak lain tidak memiliki stempel tersebut," tegas Arjuna.

Tak main-main, tim hukum pelapor mengklaim menemukan sedikitnya 20 perbedaan mencolok setelah membandingkan dokumen sengketa dengan sertifikat transmigrasi lain di wilayah yang sama. Perbedaan tersebut meliputi lambang Garuda, metode pengetikan (sertifikat asli rata-rata menggunakan pola pengetikan alas karbon, sementara dokumen yang dipersoalkan menggunakan ketikan biasa), bentuk tanda tangan, hingga pola administrasi.

Kasus ini sebenarnya telah dilaporkan ke Polres Kutai Kartanegara sejak 11 Juli 2025 lalu. Namun, Arjuna mengaku sangat kecewa lantaran proses hukum dinilai tidak transparan hingga diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pihaknya juga mencium aroma ketidakwajaran pada proses validasi pertanahan, di mana muncul dua dokumen atas objek yang sama dengan tanggal validasi yang identik. Karena merasa penanganan di tingkat Polres mandek dan belum menjawab substansi perkara, Arjuna kini telah resmi membawa pengaduan ini ke Polda Kalimantan Timur.

“Kami sudah menyerahkan dokumen pembanding dan meminta perkara diuji terbuka dengan mempertemukan seluruh pihak, termasuk perusahaan dan BPN. Jika di Polda tetap tidak ada perkembangan, kami siap melaporkan kasus ini ke Kompolnas, Ombudsman RI, hingga Komisi III DPR RI,” lanjutnya.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kukar Siap Kerja Diperkuat Poliran, Pencari Kerja Disiapkan hingga Penempatan

Kukar Siap Kerja Diperkuat Poliran, Pencari Kerja Disiapkan hingga Penempatan

Sinergi Pemkab dan Polres Kukar terhadap program Poliran dan Kukar Siap Kerja (Elmo/Prokal.co) Kukar Siap Kerja Diperkuat Poliran, Pencari

Konektivitas Antar Kecamatan Jadi Prioritas, Kukar Usulkan Enam Ruas Jalan untuk Pembiayaan SMI

Konektivitas Antar Kecamatan Jadi Prioritas, Kukar Usulkan Enam Ruas Jalan untuk Pembiayaan SMI

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co) Konektivitas Antar Kecamatan Jadi Prioritas, Kukar Usulkan Enam Ruas Jalan untuk Pembiaya

SAE Pastarung Lapas Tenggarong Jadi Ruang Belajar Pertanian bagi Anak-anak

SAE Pastarung Lapas Tenggarong Jadi Ruang Belajar Pertanian bagi Anak-anak

Kunjungan TK Bhayangkari Tenggarong ke SAE Pastarung (Ist/Lapas Tenggarong) SAE Pastarung Lapas Tenggarong Jadi Ruang Belajar Pertanian ba

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer