Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengalihan Status Aset Belum Tuntas, Operasional Pujasera Tenggarong Kembali Tertunda

E
Plt KadiskopUKM Kukar, Muhammad Reza (Elmo/Prokal.co)
Plt KadiskopUKM Kukar, Muhammad Reza (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Kawasan Taman Pujasera Tenggarong yang sedianya menjadi pusat kuliner baru di jantung Kota Raja hingga kini masih sepi aktivitas. Di tengah tingginya harapan pelaku UMKM, pemerintah daerah ternyata masih berkutat pada persoalan administrasi aset.

Target operasional yang sebelumnya dipatok mulai April 2026 dipastikan meleset. Hingga penghujung Mei, puluhan tenant di kawasan tersebut belum dapat difungsikan lantaran proses penetapan Barang Milik Daerah (BMD) belum rampung di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM (DiskopUKM) Kukar, Muhammad Reza, mengatakan saat ini pemerintah masih menyelesaikan sejumlah tahapan administratif sebelum kawasan resmi dibuka untuk umum.

Advertisement

“Masih ada beberapa poin administrasi yang harus dipenuhi dan saat ini terus berproses. Kami berharap bisa segera selesai supaya operasional dapat dipercepat,” ujarnya, Kamis (26/5/2026) kemarin.

Padahal secara fisik, kawasan tersebut disebut telah selesai dibangun dan sudah diserahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Namun DiskopUKM belum dapat mengambil langkah operasional sebelum terbitnya Surat Keputusan (SK) Pengguna Barang.

Kondisi ini membuat pelaku usaha mulai mempertanyakan kepastian pembukaan kawasan yang sejak awal diproyeksikan menjadi ruang baru pengembangan UMKM lokal di Tenggarong.

Advertisement

Reza menjelaskan, setelah status aset resmi melekat ke DiskopUKM, pemerintah langsung bergerak menyiapkan operasional dan skema pengelolaan kawasan.

“Kalau SK Pengguna Barang sudah terbit dan aset resmi melekat di DiskopUKM, operasional kawasan langsung kami jalankan,” katanya.

Pemkab Kukar juga telah menyiapkan pola kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan kawasan. Bahkan besaran minimal nilai sewa kawasan sudah lebih dulu ditetapkan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pemerintah menargetkan seluruh proses administrasi dapat dituntaskan awal Juni 2026. Setelah itu, tahapan kerja sama pengelolaan akan dipercepat agar tenant bisa mulai masuk pada akhir Juni hingga awal Juli mendatang.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kukar Siap Kerja Diperkuat Poliran, Pencari Kerja Disiapkan hingga Penempatan

Kukar Siap Kerja Diperkuat Poliran, Pencari Kerja Disiapkan hingga Penempatan

Sinergi Pemkab dan Polres Kukar terhadap program Poliran dan Kukar Siap Kerja (Elmo/Prokal.co) Kukar Siap Kerja Diperkuat Poliran, Pencari

Konektivitas Antar Kecamatan Jadi Prioritas, Kukar Usulkan Enam Ruas Jalan untuk Pembiayaan SMI

Konektivitas Antar Kecamatan Jadi Prioritas, Kukar Usulkan Enam Ruas Jalan untuk Pembiayaan SMI

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co) Konektivitas Antar Kecamatan Jadi Prioritas, Kukar Usulkan Enam Ruas Jalan untuk Pembiaya

SAE Pastarung Lapas Tenggarong Jadi Ruang Belajar Pertanian bagi Anak-anak

SAE Pastarung Lapas Tenggarong Jadi Ruang Belajar Pertanian bagi Anak-anak

Kunjungan TK Bhayangkari Tenggarong ke SAE Pastarung (Ist/Lapas Tenggarong) SAE Pastarung Lapas Tenggarong Jadi Ruang Belajar Pertanian ba

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer