Pendapatan Baru 30 Persen, Pemkab Kukar Belum Buka Penuh Belanja APBD 2026

PROKAL.CO, TENGGARONG – Percepatan pembangunan dan perputaran ekonomi daerah menjadi harapan banyak pelaku usaha, kontraktor, hingga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari proyek-proyek pemerintah. Namun di tengah dorongan agar kegiatan segera dijalankan, Pemkab Kutai Kartanegara memilih langkah lebih hati-hati dalam membelanjakan anggaran daerah tahun ini.

Kebijakan tersebut diambil bukan untuk memperlambat pembangunan, melainkan memastikan seluruh program yang dijalankan benar-benar ditopang kemampuan keuangan daerah. Pemerintah ingin menghindari munculnya beban utang yang dapat mengganggu stabilitas fiskal di akhir tahun anggaran.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menanggapi desakan DPRD yang meminta pemerintah daerah segera membuka pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026 lebih luas agar pembangunan dan perputaran ekonomi masyarakat bisa bergerak lebih cepat. “Kalau tahun ini kita tidak bicara prospektif, tetapi retrospektif. Artinya uangnya ada dahulu, baru kami rilis belanjanya,” kata Aulia, Kamis (11/6/2026).

Data pemerintah daerah menunjukkan realisasi pendapatan yang masuk ke kas daerah hingga saat ini masih berada pada kisaran 26 hingga 30 persen dari total APBD Kukar 2026.

Kondisi tersebut membuat pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Kebijakan ini, kata Aulia, juga telah beberapa kali dibahas bersama DPRD dalam pertemuan sebelumnya.

“Sekarang uang yang sudah masuk ke kas daerah sekitar 30 persen dari APBD. Jadi kegiatan yang kita laksanakan juga menyesuaikan kemampuan keuangan yang tersedia,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani meminta pemerintah daerah segera merealisasikan sedikitnya 50 persen DPA. Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan kegiatan berpotensi memperlambat pembangunan dan mengurangi perputaran ekonomi yang selama ini ditopang belanja pemerintah.

Aulia memahami kekhawatiran tersebut. Namun, ia menegaskan pengendalian belanja menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan keuangan daerah dalam jangka panjang. Pemkab Kukar tidak ingin kembali menghadapi persoalan pembayaran kewajiban yang menumpuk pada penghujung tahun anggaran sebagaimana pernah terjadi pada periode sebelumnya.

“Kami berusaha mengendalikan belanja daerah agar di akhir tahun tidak menimbulkan utang seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” tegasnya.

Meski sejumlah belanja pembangunan masih disesuaikan dengan kondisi kas daerah, pemerintah memastikan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan, perputaran ekonomi, dan kesehatan fiskal daerah agar tidak meninggalkan beban keuangan di masa mendatang. (moe)