Terima Kasih Guru Ngajiku, Pemkab Kukar Benahi Data dan Regulasi untuk Penyaluran 2027

PROKAL.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mematangkan persiapan program Terima Kasih Guru Ngajiku yang dirancang memberikan insentif bagi guru ngaji, imam, marbot, petugas penggali kubur, serta pelayan keagamaan lainnya.
Program ini ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027, dengan persiapan yang kini difokuskan pada penyusunan regulasi, pemutakhiran data penerima, dan penyesuaian anggaran.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten Kukar Fathul Alamin mengatakan, tahapan persiapan dilakukan agar pelaksanaan program memiliki dasar aturan yang jelas dan penerima bantuan sesuai kriteria.
“Insyaallah akan kami laksanakan pada 2027. Tahun ini kami masih belum siap, baik dari segi regulasi maupun kapasitas anggaran,” kata Fathul.
Pemkab Kukar mulai menata data calon penerima berdasarkan kategori masing-masing. Pendataan guru ngaji mengacu pada catatan Kementerian Agama (Kemenag), sedangkan imam dan marbot didata berdasarkan keterlibatan mereka sebagai petugas di masjid atau musala.
Untuk petugas penggali kubur atau pengurus kematian, pendataan akan melibatkan pemerintah kecamatan dan kelurahan. Data dari berbagai sumber tersebut menjadi dasar dalam menentukan calon penerima yang memenuhi ketentuan program.
“Dari sisi data, persiapannya sudah kami lakukan. Insyaallah tahun depan regulasinya akan kami siapkan sehingga mulai 2027 bantuan dapat disalurkan kepada guru ngaji, imam, marbot, serta pengurus kematian atau petugas penggali kubur yang memenuhi ketentuan di Kukar,” ujarnya.
Selain mematangkan pendataan dan regulasi, Pemkab Kukar akan menyelaraskan data penerima dengan program bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Gratispol. Langkah ini dilakukan untuk menghindari bantuan ganda sekaligus memperjelas cakupan penerima antara program pemerintah provinsi dan kabupaten.
Program Terima Kasih Guru Ngajiku juga dirancang agar dapat menjangkau pelayan keagamaan dari berbagai agama sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah tidak hanya menyasar pelayan keagamaan umat Islam.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung masyarakat yang menjalankan pelayanan keagamaan dan sosial di lingkungannya. Selain mendampingi kegiatan ibadah, mereka turut berperan dalam pembinaan moral serta menjaga ketenteraman dan kerukunan masyarakat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




